Rabu, 01 Mei 2013

PROFIL




PROFIL       
MSA ZAKNURRUM


Kisah Kuburan Massal Muslim Rohingya


Kisah Kuburan Massal Muslim Rohingya

Rabu, 24 April 2013, 03:00 WIB
Komentar : 1
Andrew Biraj/Reuters
Seorang wanita pengungsi Rohingya menangis sambil menggendong bayinya.
Seorang wanita pengungsi Rohingya menangis sambil menggendong bayinya.
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, Seorang warga Rohingya mengubur ibunya. Dia tertusuk pisau di kepala dan leher. Perempuan itu tewas jelang senja."Saya bersama dengannya waktu itu. Kami tak bisa melakukan apapun untuknya,"ujar warga yang dikutip dalam laporan Human Right Watch , 22 April 2013.

Kemudian, pria itu menerima izin dari otoritas setempat untuk menguburnya bersama saudara lain yang turut menjadi korban. Bersama warga lainnya, dia menggali kuburan massal yang terletak di Desa Yan Thei, Mrauk U, Myanmar. 
Orang-orang Arakan menyerang Yan Thei pada 23 Oktober 2012. Setidaknya, 52 orang tewas akibat pembunuhan massal tersebut. Hanya, dua saksi mengklaim terdapat 70 warga Rohingya yang terbunuh. Mereka bilang ada belasan orang lain yang meninggal dunia setelah menderita luka parah.
Pada 25 Oktober, warga desa mulai menggali kuburan untuk para korban. Beberapa penggali yang diwawancara HRW mengaku, kerap diawasi polisi dan tentara. Aparat pun menyuruh mereka menggali lobang yang lebih besar karena banyaknya korban.
Seorang warga Rohingya lain mengaku telah mengubur sebelas pria, 20 perempuan dan 30 anak-anak. Ketika itu, puluhan bocah tak bisa kabur bersama orang tua mereka. "Semuanya dibunuh dengan pisau dan mereka melemparkannya ke api,"ujarnya. 
Mayat-mayat terbakar itu tak langsung dikubur. Warga harus menunggu izin dari polisi dan tentara untuk menggabungkannya dengan korban lain. 
HRW membongkar bukti adanya empat kuburan massal di Provinsi Arakan. Tiga diantaranya digali pada kekerasan Juni. Selebihnya, pada Oktober. Penggalian tersebut diperintahkan oleh otoritas di empat daerah yakni Desa Yan Thei dan tiga lainnya dekat Ba Du Baw IDP di luar Sittwe. 

Redaktur : A.Syalaby Ichsan

aika: Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam

aika: Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam: Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam Rabu, 01 Mei 2013, 05:04 WIB Komentar : 0 Republika/Yasin Habibi P...

Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam


Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam

Rabu, 01 Mei 2013, 05:04 WIB
Komentar : 0
Republika/Yasin Habibi
Presiden RI ke-3 BJ. Habibie
Presiden RI ke-3 BJ. Habibie
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, BATAM---Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan komitmen untuk merintis industri pesawat terbang di Bandara Internasional Hang Nadim, Kepulauan Riau.

"Beberapa waktu lalu Pak Habibie sudah menyampaikan komitmennya untuk merintis industri penerbangan di Batam. Ia menyatakan hanya akan merintis selama tiga tahun, setelah itu pensiun dan menyerahkan pada anak-anak terbaik bangsa ini," kata dia.
Hal tersebut, kata Djoko, disampaikan pada Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan sejumlah petinggi BP Batam di Jakarta saat penandatanganan pengalokasian 62 hektare dari 100 hektare lahan yang akan dibangun perkantoran, hanggar, perbaikan dan perawatan berat (maintenance, repair and overhaul/MRO) oleh PT Indonesia Aero Maintence (IAM) dan Habibie di perusahaan ituy adalah ketua dewan komisaris.
"Habibie mengatakan hanya mempersiapkan perusahaan. Suatu saat nanti pemerintah diharapkan yang akan mengambil perusahaan industri pesawat itu," kata dia.
Djoko mengatakan, Habibie yang juga pernah menjabat kepala Otorita Batam (sekarang BP Batam) sekitar 18 tahun yakin dalam tiga tahun perusahaan tersebut akan berkembang pesat sehingga sudah bisa berjalan sendiri.
"Tujuan lain dari Habibie merintis perusahaan pesawat di Batam untuk lebih mendapat manfaat dari posisi Batam yang lebih strategis. Bukan hanya Singapura dan Malaysia yang mendapatkan manfaat," kata Djoko saat memperdengarkan rekaman pidato Habibie.

Redaktur : Endah Hapsari
Sumber : Antara

May Day, Ribuan Buruh Migas Indramayu Gelar Unjuk Rasa


May Day, Ribuan Buruh Migas Indramayu Gelar Unjuk Rasa

Rabu, 01 Mei 2013, 07:22 WIB
Komentar : 0
Antara
Aksi Buruh (ilustrasi)
Aksi Buruh (ilustrasi)
A+ | Reset | A-
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Dalam rangka peringatan May Day, ribuan buruh migas di Kabupaten Indramayu berencana menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (1/5). Mereka pun menjadikan sejumlah titik lokasi sebagai sasaran aksi.

Koordinator Aksi May Day 2013, Iwan, menjelaskan kegiatan akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Aksi diawali dengan memblokade sejumlah ruas jalan di sekitar Kilang Pertamina Balongan. Setelah itu, mereka berjalan kaki dari kilang minyak Pertamina Balongan menuju ke sejumlah titik sasaran yang berjarak sekitar 10 kilometer.

Adapun titik sasaran itu, yakni Pendopo Kabupaten Indramayu, Gedung DPRD, dan kantor Dinsosnakertrans setempat. ''Rencananya massa berjumlah ribuan orang yang berasal dari sejumlah instalasi migas di Kabupaten Indramayu,'' tutur Iwan.

Iwan menyatakan, dalam aksinya, buruh menuntut peningkatan upah sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Selain itu, buruh juga menolak  sistem kerja kontrak dan PHK sepihak.

Sementara itu, menjelang Peringatan May Day 2013 ini, pihak Kepolisian Resort Indramayu sudah mempersiapkan ratusan petugas. Petugas itu akan ditempatkan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya aksi.
Reporter : Lilis Sri Handayani
Redaktur : Dewi Mardiani

Ini Kado MayDay 2013 Untuk Buruh Dari Kejaksaan Surabaya dan MA!


MayDay 2013 Untuk Buruh Dari Jakarta

Selasa, 30 April 2013 - 13:00 · Topik: demo-buruh
Ilustrasi (Istimewa)
Surabaya, Seruu.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai langkah Kejaksaan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung yang telah mengabulkan kasasi JPU dan menghukum pengusaha UD. Terang Suara Elektronik, Tjio Christina Chandra Wijaya, merupakan kado untuk Mayday 2013 para kaum buruh.
"Saya menilai putusan MA merupakan terobosan sekaligus juris prudensi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia," Kata Rieke saat dihubungi Seruu.com, Selasa (30/04/2013).

Kasus ini sendiri berawal dari PHK sewenang-wenang terhadap 37 buruh perempuan dengan alasan perusahaan akan tutup. Bahwa pengusaha UD. Terang Suara Elektronik (TC) juga membayar upah pekerja/buruhnya dibawah Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2009 yaitu sekitar 700.000 dari yang seharusnya minimal sebesar 948.500.

Lalu, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa. Namun, Jaksa Penuntut Umum melakukan kasasi ke MA. Pada April 2013, MA (Majelis  Zaharuddin Utama, Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun) dalam perkara no 687 K/Pid/2012 mengabulkan kasasi JPU dan menghukum pengusaha UD. Terang Suara Elektronik, Tjio Christina Chandra Wijaya dengan hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Rieke mengatakan bahwa penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi korban dalam kasus ketenagakerjaan sudah selayaknya terus diupayakan. Sanksi kepada pengusaha yang terbukti melanggar aturan hukum, dan reward bagi pengusaha yg taat hukum, akan menjadi salah satu jalan perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

"Saya mendukung Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengeksekusi putusan MA terkait kasus di atas, tak hanya berhenti pada sekedar putusan hukum belaka," Tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, sistem Ketenagakerjaan perlu aturan hukum dan perundangan yang melindungi buruh dan pekerja. Aturan hukum perlu putusan hukum yang tidakk hanya legal tapi memenuhi rasa keadilan korban.

"Putusan hukum harus dibarengi penegakan hukum, sanksi bagi yang bersalah dan penghargaan bagi yang taat hukum. Penegakan hukum harus disertai sanksi yang bisa beri efek jera pada pelaku dan perlindungan bagi korban," Tandasnya. (Cesare)

May Day 2013, minim perbaikan buruh suarakan tuntutan serupa

May Day 2013, minim perbaikan buruh suarakan tuntutan serupa

Diperbaharui 1 May 2013, 11:22 AEST
Unjuk rasa buruh besar-besaran akan kembali mewarnai peringatan Hari Buruh Sedunia 2013.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim akan menggelar aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 1 Mei 2013 alias May Day di 20 propinsi di Indonesia. Massa buruh yang turun ke jalan ditargetkan mencapai 1 juta orang.
Aksi unjuk rasi buruh di Ibukota diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya 600 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek. Massa buruh akan berkonvoi untuk mencapai sejumlah titik aksi di antaranya Bundaran Hotel Indonesia, Istana dan DPR.
Kepada Radio Australia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan tuntutan buruh dalam aksi May Day tahun ini masih sama persis dengan tuntutan buruh di peringatan May Day sebelumnya.
“Kita  menuntut pelaksanaan BPJS pada 1 Januari 2014,  revisi UU ketenagakerjaan,  tolak upah muran dan penghapusan tenaga kerja out sourcing.”
Pengulangan tuntutan ini dilakukan karena kalangan buruh menilai meski beberapa aspirasi mereka sudah diakomodasi pemerintah, namun pelaksanaanya masih  sangat lemah.
Said Iqbal mencontohkan soal tuntutan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang diamini Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan terbitnya ketentuan kenaikan Upah Minimum Propinsi se Indonesia rata-rata sebesar hampir 20 persen. Di Ibukota bahkan UMP naik hingga  40 persen. Namun keputusan ini belum berdampak pada buruh  karena banyak pengusaha yang mengajukan penangguhan.
“Kita akui ada upaya pemerintah, dengan keluarnya aturan pelarangan tenaga Out Sourcing dan aturan  kenaikan Upah Minimum Propinsi. Itu kan sangat signifikan dilihat dari perjuangan May Day 2012. Tapi kita angkat lagi karena banyak pengusaha yang melakukan penangguhan tidak sesuai aturan dan dibiarkan saja oleh pemerintah. “
Dalam May Day tahun ini buruh juga mengangkat tuntutan penolakan kenaikan harga BBM. KSPI menyebut kenaikan BBM bakal menurunkan daya beli buruh sebesar 30 persen.
Lebih  baik tapi jauh dari ideal
Sementara itu pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Hadi Subhan menilai kondisi perburuhan di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun masih jauh dari ideal.
Menurutnya, nasib buruh di Indonesia tidak akan mengalami perubahan signifikan tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperbaiki aturan ketenagakerjaan dan juga peningkatan di sektor pengawasan.
“Pemerintah harus memperbaiki regulasi terkait penetapan upah minimun. Upah minimun kan landasannya Komponen Hidup Layak  (KHL), nah KHL yang  60 item itu sudah tidak layak. Pakai hitungan apapun, hasilnya tetap saja rendah. Buruh tidak akan sejahtera.
Norma hukum perburuhan yang bermasalah ini kemudian menimbulkan banyak pelanggaran. Tragisnya jumlah pegawai Pengawas Industri yang berwenang menjewer perusahaan nakal sangat minim.
“Di Jawa Timur misalnya ada 31.000 perusahaan, tapi pengawasnya kurang dari 150 orang. Itu kan berarti 1 pengawas harus mengawasi lebih dari 2000 perusahaan. Kan tidak mungkin. Mereka juga tidak diberi sumber dana untuk pengawasan. Jadi bagaimana mereka bisa mengawasi perusahaan dan juga menindaklanjuti pengaduan soal pelanggaran yang dilakukan perusahaan." katanya.
Hadi Subhan menambahkan, tanpa perubahan mendasar di dua sektor tersebut, selamanya kebijakan  terkait buruh yang diterbitkan pemerintah tidak akan bergigi.
Agenda perbaikan kesejahteraan buruh akan selalu kalah dengan kepentingan pemodal.