Postingan

Menampilkan postingan dari Juni 5, 2013

Pemerintah Akan Tarik Utang Rp 390 Triliun

Pemerintah Akan Tarik Utang Rp 390 Triliun JAKARTA, KOMPAS.com  — Pemerintah dengan sknenario kenaikan harga BBM bersubsidi akan berutang pada tahun ini sebesar Rp 390 triliun. Itu terdiri atas Rp 341,7 triliun berupa obligasi dan Rp 49 triliun berupa pinjaman luar negeri. "Tentu saja penambahan ini akan mewariskan beban kepada rakyat dan pemerintahan pada masa yang akan datang dengan harus membayar cicilan dan bunga. Utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2013 adalah sebesar Rp 2.023 triliun," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta Sebayang, di Jakarta, Selasa (4/6/2013). Menurut Arif, Rp 341,7 triliun utang yang akan ditarik pada tahun 2013 merupakan penjumlahan bruto dari total pembiayaan utang. Konsekuensinya adalah pada beban pembayaran cicilan dan bunga pada masa yang akan datang. Penulis : FX. Laksana Agung S Editor : Erlangga Djumena

Apa Penyebab Harga Jengkol Melonjak?

Gambar
Apa Penyebab Harga Jengkol Melonjak? Jengkol (archidendron pauciflorum) LEBAK, KOMPAS.com  — Naiknya harga jengkol di sejumlah daerah hingga menyentuh angka Rp 50.000 per kilogram memicu spekulasi soal pemicunya. Apa kira-kira penyebabnya? Para pedagang di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, misalnya, menduga kenaikan tersebut akibat terjadi kelangkaan di pasaran. Suryani, seorang pedagang sayur-sayuran di Pasar Rangkasbitung mengatakan, sejak tiga pekan terakhir, pasokan jengkol dari petani menghilang. Menghilangnya pasokan jengkol kemungkinan karena belum memasuki musim panen. "Karena itu, jika ada jengkol dipastikan harganya melambung hingga mencapai Rp 50.000/kg atau melebihi harga daging ayam sebesar Rp 25.000. Harga normal jengkol bisanya sekitar Rp20 ribu/kg," katanya. Sementara itu, Soleh, seorang pedagang di Pasar Rangkasbitung, menduga pasokan jengkol dari sejumlah petani di Kabupaten Lebak berkurang karena banyak pohon jengkol diteb

PKS: Naikkan BBM, Pemerintah Kecebur Lubang Berkali-kali

Gambar
PKS: Naikkan BBM, Pemerintah Kecebur Lubang Berkali-kali JAKARTA, KOMPAS.com  — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, kata dia, ada juga penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Mahfudz menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan. "Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu, Jumat (31/5/2013), di Jakarta. Ketika disinggung kembalinya sikap

PAN: PKS Sempat Tak Keberatan Opsi Kenaikan BBM

PAN: PKS Sempat Tak Keberatan Opsi Kenaikan BBM JAKARTA, KOMPAS.com  — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berbeda pendapat dengan pandangan partai koalisi lain terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, di dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya. "Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, semua partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Seluruh partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah. "Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," seloroh Tjatur

Polisi Gunakan Gas Air Mata ke Pemrotes di Istambul

Gambar
Polisi Gunakan Gas Air Mata ke Pemrotes di Istambul AP Photo Recep Tayyip Erdogan. A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, ISTAMBUL -- Pasukan kepolisian Turki menggunakan gas air mata dan meriam air pada Rabu (5/6) pagi untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa di Istambul dan ibu kota Ankara. Aksi tersebut sudah berlangsung enam hari dalam kerusuhan nasional anti-pemerintah, kata media massa. Para demonstran mencoba untuk bergerak ke kantor Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan di kota-kota dan menantang peringatan untuk membubarkan, menurut media gambar dan seorang wartawan  AFP . Bentrokan juga terjadi di kota tenggara Hatay di perbatasan dengan Suriah, di mana seorang pengunjuk rasa 22-tahun meninggal sehari sebelumnya setelah terluka selama protes. Dua petugas polisi dan tiga demonstran terluka di Hatay dalam bentrokan terbaru Rabu, kata saluran berita swasta  NTV. Ribuan demonstran lainnya berkumpul di Lapangan Taksim di Istanbul. Tempat itu merupakan jantung simbol

Senjata Hizbullah dan Hamas Mampu Tembak Tiap Titik di Israel

Gambar
Senjata Hizbullah dan Hamas Mampu Tembak Tiap Titik di Israel Hizbullah - ilustrasi A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, Mantan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Liberman, mengatakan, seluruh titik di wilayah Palestina pendudukan berada dalam jangkauan rudal-rudal Hamas dan Hizbullah. Situs Mehrnews melaporkan, Liberman menambahkan, Hizbullah dan Hamas dapat menembak setiap titik di Israel. Ia menekankan pentingnya mengambil reaksi yang tepat mengenai masalah itu oleh para pejabat Tel Aviv. Seperti dilansir kantor berita IRNA, Liberman juga mengklaim bahwa rezim Suriah menggunakan senjata kimia. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Benny Gantz, Selasa dalam sidang keamanan, meminta tambahan anggaran di Kementerian Peperangan Israel. Gantz menjelaskan bahwa alasan meminta tambahan anggaran adalah untuk merekonstruksi badan-badan militer dan melawan tantangan-tantangan saat ini serta bahaya-bahaya yang mengancam Israel. Redaktur

Tentara Wanita Israel Pasang Foto Seronok di Facebook

Gambar
Tentara Wanita Israel Pasang Foto Seronok di Facebook Tentara wanita Israel A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Angkatan darat Israel menjatuhi hukuman disiplin kepada empat tentara wanita karena memasang foto seronok di Facebook.  Salah satu foto memperlihatkan pose empat tentara memegang senjata, tapi sambil mengenakan bikini. Foto lainnya memperlihatkan lima tentara wanita bertelanjang dada dan hanya mengenakan ikat pinggang dan helm.  HuffingtonPost, Selasa (4/6), melaporkan Angkatan Pertahanan Israel atau IDF telah membahas indiden tersebut. Mereka memberikan kuliah pendidikan untuk menghentikan perilaku yang menyalahi aturan tersebut.  Dalam sebuah pernyataan IDF memberi sanksi disiplin kepada mereka yang terlihat di foto. Anggota IDF sendiri sering melakukan hal ceroboh di media sosial.  Tahun lalu, Sacha Dratwa, direktur media sosial IDF mengunggah foto di Facebook yang menggambarkan mukanya ditutupi lumpur dengan tulisan 'Obama styl

'Larangan Polwan Berjilbab Melanggar HAM'

'Larangan Polwan Berjilbab Melanggar HAM' REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cukup banyak anggota korps polisi wanita (polwan) yang ingin berseragam dengan memakai jilbab. Sayangnya, keinginan itu terbentur peraturan kapolri yang mengatur tentang penggunakan seragam polwan berjilbab di luar Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Hal itu terungkap dari curahan hati seorang perwira Polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah. "Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berjilbab," keluh seorang polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya ini kepada Ustaz Wahfiudin yang disampaikan ke  ROL , Selasa (4/6). Ustaz Wahfiudin mengatakan, keinginan polwan tersebut adalah jeritan hati polwan di Indonesia. Sebab, banyak sekali polwan ingin menutup auratnya meski memakai seragam polisi. Para polwan di Polda Jateng sudah mengirim surat kepada kapolri a

MUI Akan Bawa Kasus Larangan Polwan Berjilbab ke MK

Gambar
MUI Akan Bawa Kasus Larangan Polwan Berjilbab ke MK Polwan Berjilbab. A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MUI segera mungkin bakal menggelar sidang terkait laporan larangan polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab. Setelah sidang, MUI bakal mengeluarkan tausyiah berupa nasehat kepada kapolri, polri, dan masyarakat umum. Namun, jika nasehat itu mentah alias tidak diterima kapolri dan polri, Wakil Sekretariat Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen, berpendapat, maka cara lain yang ditempuh adalah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seandainya terbukti kepolisian membuat aturan pelarangan jilbab dan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka aturan tersebut bisa dibatalkan MK. “Jika sudah masuk ke MK, larangan penggenaan jilbab tersebut harus dibatalkan,” ujarnya. Ia berpendapat, jika ada pihak yang tidak setuju dengan pemakaian jilbab pada polwan Muslimah, pendapat itu adalah pikiran yang sangat picik. Apalagi jika nanti dikhawatirkan akan muncul perbedaan jatah dan kewajiba

Polwan di Asrama Haji Senang Berjilbab

Gambar
Polwan di Asrama Haji Senang Berjilbab Polwan di Asrama Sudiang MAKASSAR -  Delapan orang polisi wanita dari Direktorat Pengmanan Obyek Vital (Pam Obvit) Polda Sulselbar yang ditugaskan untuk pengamanan haji di asrama haji Sudiang Makassar mengaku senang bisa berjilbab, meskipun waktunya hanya berlaku selama dua bulan. “Saya bersama dengan adik-adik yang lain senang bisa menjalankan tugas ini, apalagi kami diminta untuk mengenakan jilbab selama musim haji,” ujar Kepala Posko Pengamanan Haji, AKBP Sri Hartati yang ditemui di asrama haji Sudiang Makassar, Rabu. Ia mengatakan, dirinya bersama dengan beberapa bawahannya sudah sejak lama bertugas di asrama haji Sudiang selama musin haji, tetapi baru kali ini permintaan untuk mengenakan jilbab bisa dilaksanakan. Permintaan untuk mengenakan jilbab itu langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk menghormati jamaah calon haji yang berangkat menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. “Pada dasarnya kami

Curahan Hati Polwan yang Ingin Berhijab

Gambar
Curahan Hati Polwan yang Ingin Berhijab Antara Polwan, ilustrasi A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cukup banyak anggota Korps Polisi Wanita (Polwan) di Tanah Air, khususnya di lingkup Polda Jawa Tengah yang ingin berseragam sambil memakai hijab. Sayangnya, keinginan para polwan tersebut terbentur dengan belum adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang mengatur tentang penggunakan seragam Polwan berjilbab di luar Kepolisian Daerah (Polda) Nangroe Aceh Darussalam (NAD). ''Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berhijab,'' kata seorang perwira polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah kepada Ustaz Wahfiudin yang diteruskan ke  Republika,  Selasa (4/6). Ustaz Wahfiudin mengungkapkan banyak sekali polwan yang mencurahkan hatinya ingin memperoleh izin memakai hijab. Bahkan, para