Postingan

Menampilkan postingan dari Juni 24, 2013

Rami Hamdallah Batal Mundur

Gambar
Rami Hamdallah Batal Mundur Ramallah (SI Online) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah membatalkan pengunduran dirinya, Jumat (21/6/2013), sehari setelah ia menyampaikan ingin mundur kepada Presiden Mahmud Abbas, kata seorang pejabat tinggi pemerintah. "Hamdallah bertemu dengan Abbas selama dua jam di markas presiden di Ramallah dan menyatakan kepadanya bahwa ia memutuskan membatalkan pengunduran dirinya," kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP. Para pejabat Palestina dan media melaporkan "pergolakan kekuasaan" sebagai alasan tawaran mundur Hamdallah. PM baru Palestina itu disebut-sebut jengkel dengan keputusan Abbas mengangkat dua deputi perdana menteri dalam pemerintah yang dibentuk pada 6 Juni. "Hamdallah menginginkan kekuasaan yang jelas dan tetap sebagai perdana menteri dan bagi deputi-deputinya, sesuai dengan hukum, sehingga kekuasaannya tidak digerogoti," kata pejabat itu, dengan menambahkan bahwa pertemuan ter

Biang Kebakaran Hutan di Riau Ditahan

Gambar
Akhirnya, Biang Kebakaran Hutan di Riau Ditahan Kebakaran hutan (ANTARA/FB. Anggoro) Rohil, GATRAnews  - Polres Rokan Hilir menangkap dan menahan HP, pemilik lahan ratusan hektare warga Dusun Antara, Kabupaten Rohil, Provinsi Riau, yang diduga melakukan pembakaran di areal miliknya, hingga menjalar ke ribuan hektare lahan sekitarnya. "Benar, kami telah menahan HP yang dididuga sebagai penyebab terjadinya kebakaran lahan di Dusun Antara, Kecamatan Bangko Pusako dan sekitarnya hingga meluas mencapai ribuan hektare," kata Kapolres Rohil AKBP Tonny Hermawan ketika dihubungi  Antara , Minggu (23/6). Kapolres menerangkan, HP pemilik lahan ratusan hektare di Dusun Antara, Bangko Pusako, ditangkap di Bangko, Sabtu (22/6), setelah polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti yang mendukung. "Petugas menangkap HP bukan didasarkan laporan warga, tetapi hasil penyelidikan kami sendiri," tegasnya. HP yang dikenal juga sebagai mantan pimpinan BRI di Med

Kenaikan Harga BBM : Kebijakan Rezim Neoliberal

Gambar
Kenaikan Harga BBM : Kebijakan Rezim Neoliberal Menurut hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), sebanyak 86,1% responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu. Keputusan terkait kenaikan BBM ini seakan mengulang sandiwara politik sidang paripurna DPR tentang kenaikan BBM pada tahun 2012 lalu, hanya judulnya yang berbeda. Kalau tahun 2012 judulnya: BBM naik atau Tidak, sandiwara politik kali ini judulnya: Kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin disetujui atau tidak . Subsidi baik BBM dan lainnya sering dikatakan jadi beban APBN karena menyedot alokasi APBN. Padahal istilah subsidi BBM itu masih dipertanyakan. Benarkah Pemerintah selama ini memberikan subsidi atau sebaliknya justru rakyat yang memberikan subsidi untuk Pemerintah dan kepentingan para kapitalis? Contohnya, kasus pemilik Toyota Alphard yang menggunakan premium mungkin dianggap mengusik rasa keadilan. Ironisnya Pemerintah tak pernah mengeluhkan su

BP Migas Bubar Harga BBM Tetap Terancam Naik

Gambar
BP Migas Bubar Harga BBM Tetap Terancam Naik Dr. Ichsanuddin Noorsy Pengamat Kebijakan Publik Dalam gugatan PP Muhammadiyah dkk tentang UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Badan Pelaksana (BP) Migas bertentang dengan konstitusi. Lalu, apa manfaat bagi masyarakat atas putusan MK itu ? Keuntungan yang bersifat material tentu saja tidak ada. Berlakunya persaingan usaha yang sehat dan wajar juga dibenarkan MK serta menyetujui pemisahan hulu dengan hilir sehingga akan terjadi efisiensi berkeadilan. Merujuk putusan MK 21 Desember 2004, harga migas ditetapkan oleh Pemerintah seperti diatur pasal 28 ayat (2) UU Migas, sama sekali tidak diubah. Sisi lain Indonesia mengimpor minyak olahan sebanyak 40 persen dari total kebutuhan 65 juta kilo liter. Inilah yang menjadi argumentasi saya, betapa pentingnya Pemerintah terbuka menyampaikan struktur biaya produksi sendiri untuk premium, dan bagaimana struktur biaya impor migas. Dari dua struktur biaya in

Snowden Meninggalkan Hong Kong

Gambar
Dibantu WikiLeaks, Snowden Meninggalkan Hong Kong     Hidayatullah.com— Edward Snowden, salah satu orang yang paling dicari aparat keamanan Amerika Serikat karena membocorkan program intelijen pemerintah Washington, telah meninggalkan Hong Kong menuju Moskow untuk kemudian melanjutkan penerbangannya ke Kuba dan Venezuela. Dilansir Euronews Ahad (23/6/2013), Snowden meninggalkan Hong Kong setelah pihak berwenang setempat mengatakan, permintaan ekstradisi Snowden oleh AS tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Media-media setempat menunjukkan keterkejutan mereka, sebab mengira Snowden akan bertahan di Hong Kong dan melawan permintaan ekstradisi dari Washington. Sebagaimana diketahui, rakyat China khususnya di Hong Kong banyak yang mendukung Snowden membongkar PRISM, program intelijen AS yang menyadap sambungan telekomunikasi internet dan telepon warga AS maupun orang asing, mengambil data, menerobos akun dan rekening bank pribadi milik banyak orang selama bertah

DPR Mengaku Tak Tahu Ada Pasal 155 Miliar untuk Lapindo

Gambar
Parah! Dari Fraksi Sampai Ketua DPR Mengaku Tak Tahu Ada Pasal 155 Miliar untuk Lapindo JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak mengetahui mengenai pembahasan soal Pasal 9 APBN-Perubahan  2013 yang mengatur anggaran untuk bencana lumpur Sidoarjo. “Saya juga tidak tahu, tapi itu tugas teman-teman, itu dibahas di teman-teman, saat raker dari banggar. Kita tidak mungkin sampai situ,” ujar Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (19/6/2013). Menurutnya, tugas pimpinan DPR hanya melakukan pembahasan di tingkat paripurna. Bahkan di rapat pimpinan tidak ada laporan soal pasal yang menyebut perihal anggaran tersebut. “Tidak ada yang dilaporkan ke paripurna dibahas di rapim, itu tidak ada. Tidak pernah diberitahukan ke pimpinan,” ucapnya. Sebelumnya, pasca pengesahan APBN-P 2013 di paripurna muncul polemik soal Pasal 9 APBN-P 2013 yang mengatur soal anggaran bagi bencana lumpur Lapindo Sidoarjo. Bahkan beberapa fraksi mengaku tak mengetahui adanya pasal tersebut dan meras

Manuver Dubes AS Scot Merciel dalam Kasus Impor Daging Sapi

Gambar
Membaca Manuver Dubes AS Scot Merciel dalam Kasus Impor Daging Sapi Scot Merciel (SALAM-ONLINE):  Berita tentang kedatangan Dubes AS Scot Merciel ke KPK beberapa jam sebelum penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, memunculkan spekulasi. Apalagi dalam orasi politik Presiden PKS yang baru Anis Matta tercetus kata ‘konspirasi’. Tak berhenti sampai di situ. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid pun menyebut unsur zionis dalam kasus penangkapan Luthfi dan penjatuhan citra PKS itu. Benarkah? “Konspirasi”, bagaimanapun adalah sesuatu yang mudah disebut, tapi sulit dibuktikan. Ia ibarat, maaf, kentut, bisa dirasakan baunya, tapi tak dapat dilihat wujudnya. Si pembuang anginnya, kalau mengentutkannya tak terdengar, sulit pula kita tahu siapa yang buang angin. Ujug-ujug kedatangan Dubes AS Scot Merciel ke KPK yang oleh lembaga pemberatasan korupsi itu disebut terkait dengan kasus lain, bagi sebagian kalangan tak terlepas dari masalah impor daging sapi dari AS yang terus

Jangan Begitu Dong, Masalah Pribadi Jangan Negara yang Disuruh Bayar”

Gambar
Rizal Ramli: “Aburizal Bakri Jangan Begitu Dong, Masalah Pribadi Jangan Negara yang Disuruh Bayar” DR Rizal Ramli JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli menengarai adanya kongkalikong antara Pemerintah dengan Bakrie Grup dalam penanganan luapan lumpur Lapindo. Memasukkan alokasi anggaran untuk menangani kasus Lapindo ke dalam APBN, jelas merugikan rakyat. Karena dana untuk Lapindo itu dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Padahal, luapan lumpur Lapindo yang menenggelamkan Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan kelalaian sehingga harus jadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas, anak usaha Bakrie Grup. “Saya minta Aburizal Bakrie, jangan  ngono yo ngono, neng ojo ngono.  Artinya kita tahu ada permainan dalam APBN-P 2013 untuk Lapindo ini,” kata Rizal di gedung DPR Jakarta, Jumat (21/6/2013). Diketahui, pada Pasal 9 ayat 2 RUU APBN-P 2013, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rizal m

Militer ‘Israel’ Tembak Warganya Sendiri

Gambar
Dengar ‘Allahu Akbar’, Militer ‘Israel’ Tembak Warganya Sendiri SALAM-ONLINE:  Seorang Yahudi “Israel” tewas setelah ditembak penjaga keamanan Zionis di dekat Tembok Ratapan. Insiden penembakan ini terjadi karena militer “Israel” yang bertugas menjaga di Tembok Ratapan menyangka warga tersebut adalah “militan” Palestina. Polisi “Israel” seperti dikutip dari BBC mengatakan penembakan tersebut terdengar Jumat (21/6/2013) pagi di Tembok Ratapan, salah satu tempat suci agama Yudaisme. Kala itu ratusan jamaah datang ke Tembok untuk berdoa. Lokasi pun sudah ditutup dari para pengunjung sejak Subuh. Kejadian penembakan sendiri terjadi pukul 07.30 waktu setempat. Juru bicara kepolisian setempat mengatakan penjaga menembak warga Yahudi itu ketika pekik  Allahu Akbar  terdengar dari mulutnya. Penjaga yang bersangkutan menyangka pria itu adalah “militan” Palestina, sehingga ia langsung menembak pria tersebut beberapa kali hingga tak berkutik. Media massa “Israel” menyebutkan pria itu ta

Rakyat Dicabut, Subsidi untuk Pengemplang BLBI Dilanjutkan!

Gambar
Kacau! Subsidi Rakyat Dicabut, Subsidi untuk Pengemplang BLBI Dilanjutkan! Demo untuk pengemplang/koruptor BLBI JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Perlu diketahui, negara masih memakai uang rakyat untuk mensubsidi bankir pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp 60 triliun per tahun. Itu pun masih harus dibayar sepanjang 20 tahun mendatang. Karenanya, pemerintah diminta menghentikan pemberian subsidi terhadap pengemplang. Subsidi sebesar Rp 60 triliun tiap tahun untuk orang-orang kaya bermasalah itu. Sebab, jelas ini amat merugikan rakyat. “Subsidi bunga obligasi ini sebesar Rp 60 triliun yang diberikan sampai tahun 2035. Ini yang harusnya distop,” kata ekonom senior Indonesia, DR Rizal Ramli, di gedung DPR Jakarta, Jumat (21/6/2013). Menurut Rizal, ketimbang pemerintah mencabut subsidi BBM dengan alasan menghemat keuangan negara, lebih baik menghentikan pemberian subsidi bagi para pencuri uang negara (koruptor). “Kita selalu ngomongin subsidi BBM yang katanya m

Pasukan Bengis ‘Israel’ Jadikan Anak-anak Palestina Tameng Senjata

Gambar
Laporan PBB: Setelah Disiksa, Pasukan Bengis ‘Israel’ Jadikan Anak-anak Palestina Tameng Senjata JENEWA (SALAM-ONLINE):  Badan hak asasi PBB mengatakan pasukan “Israel” pada Kamis (20/6/2013) menganiaya anak-anak Palestina, termasuk menyiksa mereka di dalam tahanan dan menggunakan mereka sebagai tameng manusia. Anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat ditangkap oleh pasukan Zionis sejak perang di tahun 1967. Secara rutin mereka ditolak untuk pendaftaran kelahiran mereka dan akses ke perawatan kesehatan, sekolah-sekolah yang layak dan air bersih, ujar laporan Komite PBB untuk hak asasi anak seperti dilansir  Huffington Post . “Anak-anak Palestina ditangkap oleh militer dan polisi ‘Israel’ secara sistematis, mendapat perlakukan yang merendahkan mereka dan sering menjadi objek penyiksaan, diinterogasi menggunakan bahasa Ibrani yang mereka tidak mengerti dan menandatangani pengakuan dalam bahasa Ibrani,” ujar laporan tersebut. Kementerian Luar Negeri “Israel” telah menanggapi sin