aika

FPKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM subsidi. Anggota FPKS dari Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah masih mempunyai cara lain menekan kenaikan beban subsidi BBM dan fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. “Kami dari Fraksi PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dilakukan saat ini,” katanya di Jakarta, Senin (27/2). Namun, menurut dia, sebagai rencana jangka panjang, kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari. Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat karena tingginya harga minyak. Rencana kenaikan tersebut akan dibicarakan pemerintah dengan DPR yang dijadwalkan Selasa (28/2). Apalagi, lanjutnya, kondisi politik saat ini belum kondusif untuk menerima dampak kenaikan harga BBM subsidi. Menurut dia, citra lembaga politik terutama pemerintah dan DPR terus merosot belakang...

Semakin Neolib, Pemerintah Sertakan Asing dalam Distribusi BBM Subsidi Mediaumat.com. Jakarta.  Rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak asing mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim. “Sudah hampir 90 % sumber minyak dikuasai oleh swasta dan asing akibat kebijakan pemerintah yang  kapitalis dan neoliberal, sekarang pemerintah akan melibatkan asing dalam distribusi BBM bersubsidi!” hardiknya, Selasa (2/10), melalui pesan elektronik yang disampaikan kepada  mediaumat.com. Menurut Arim, melibatkan swasta dan asing dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi semakin membuktikan bahwa pemerintah dan rezim saat ini hanya menjadi perpanjangan tangan untuk kepentingan para kapitalis asing walaupun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. “Saatnya ganti rezim dan ganti sistem dengan menegakkan syariah dan khilafah,” p...

Terlalu! Pemerintah Selalu Permasalahkan Subsidi untuk Rakyat Banyak Sikap keterlaluan pemerintah bukan semata karena akan menaikan harga BBM di waktu yang tidak tepat, lebih dari itu, Arim Nasim menilai karena pemerintah selalu mempermasalahkan subsidi untuk rakyat banyak. “Subsidi untuk rakyat banyak selalu dipermasalahkan sedangkan subsidi untuk konglomerat seperti kasus lumpur Lapindo  sampai 7,2 trilyun dan bunga rekapitulasi perbankan tidak pernah disesalkan,” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com,  Senin (13/5). Menurutnya, pemerintah seperti itu lantaran menerapkan  sistem kapitalisme yang mengharuskan pemerintah berpihak kepada konglomerat dengan berbagai cara agar bisnisnya terhindar dari kebangkrutan, salah satunya dengan rekapitulasi perbankan (penyertaan modal dari APBN kepada bank yang hampir bangkrut). Tetapi dalam waktu yang bersamaan selalu berupaya mengurangi bahkan mencabut subsidi bagi rakyat...

Klewang Bisa Setubuhi Anggota Geng Motor Sinchan Mereka harus berhubungan badan dengan Klewang bila ingin bergabung. ddd Eko Priliawito Klewang, panglima geng motor VIVAnews  - Mardijo alias Klewang, Panglima Besar geng motor Exalt to Coitus (XTC) punya kuasa penuh atas hidup seluruh anak buahnya. Sejumlah persyaratan harus mereka penuhi bila ingin masuk geng motor pimpinannya. Bahkan, khusus untuk anggota geng motor Sinchan (Sindikat Hantu Nekat) yang seluruh anggotanya perempuan, kabarnya mereka sampai harus bersedia,  astagfirullah,  berhubungan badan dengan Klewang bila ingin bergabung. "Klewang memang suka memaksa anggotanya berhubungan badan. Laporan mengenai kejadian ini sedang kami dalami," kata Kapolresta Pekanbaru, Komisaris Besar Pol. Adang Ginanjar, Selasa, 14 Mei 2013. Anggota geng motor Sinchan diperkirakan mencapai 100 orang. Tidak sedikit dari mereka adalah gadis remaja yang masih berstatus sebagai pelajar. Mereka kebut-kebutan sembari ...

Diam-Diam Pemerintah AS Sadap Telepon Wartawan AP   TEMPO.CO ,  Washington  - Kantor berita  Associated Press pada hari Senin mengatakan pemerintah AS diam-diam menyalin catatan telepon kantor mereka dan beberapa wartawan untuk jangka waktu dua bulan pada tahun 2012. Mereka menggambarkan tindakan ini sebagai "besar-besaran dan intrusi yang belum pernah terjadi sebelumnya" dalam praktik jurnalistik di AS. Chief Executive AP, Gary Pruitt, dalam sebuah surat yang diposting di website mereka, menyatakan  AP  diberitahu Jumat lalu bahwa Departemen Kehakiman mengumpulkan catatan selama lebih dari 20 saluran telepon yang ditetapkan untuk kantor mereka dan wartawannya. "Tidak akan ada pembenaran yang mungkin untuk sebuah koleksi diam-diam dari komunikasi telepon  Associated Press dan wartawannya," kata Pruitt dalam surat itu, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Eric Holder. Sebuah laporan  AP  tak menyebut mengapa pemerintah berkepentingan m...

Jet Militer Yaman Celaka di Sanaa, 4 Rumah Hancur   TEMPO.CO ,  Sanaa  - Sebuah jet militer Yaman buatan Rusia mengalami kecelakaan di daerah permukiman di ibu kota Sanaa menewaskan pilotnya. Menurut pejabat angkatan bersenjata Yaman, pesawat tempur jenis Sukhoi menghujam bumi pada Senin, 13 Mei 2013, di kawasan penduduk, Distrik Al-Asbahi, sebelah selatan Sanaa. Koresponden Al Jazeera, Adam Haynes, mengatakan, sejumlah saksi mata melihat pesawat hancur sebelum menimpa bumi. "Sedikitnya empat rumah terbakar," ujar Haynes. Kecelakaan pesawat ini merupakan kedua kalinya terjadi di ibu kota pada tahun ini setelah sebelumnya 12 orang tewas akibat kecelakaan pesawat pada Februari 2013 saat jet militer menimpa sebuah gedung di daerah permukiman. Informasi yang diperoleh  Al Jazeera  menyebutkan, pesawat Yaman yang jatuh diidentifikasi jenis jet tempur serbu Sukhoi SU-22 saat melakukan sebuah misi latihan setelah lepas landas dari pangkalan udara tak jauh dar...

Staf Khusus Presiden SBY Mendadak Mengundurkan Diri NET Staf Khusus SBY Mendadak Mengundurkan Diri Tribunnews.com, Jakarta -  Staf Khusus Presiden Bidang Energi dan Pangan Jusuf Wangkar mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Sekretaris Kabinet  Dipo Alam  membenarkan pengunduran diri Jusuf Wangkar. "Ya benar ia mengundurkan diri," kata Dipo Alam, Selasa (14/5/2013). Dipo menyebut alasan Jusuf mundur. "Ia merencanakan mau fokus pada pekerjaannya, yang ia tidak bisa kerjakan secara baik, kalau ia full time  bekerja sebagai SKP (staf khusus Presiden)," kata Dipo. Bagi publik, nama Jusuf Wangkar memang tidak populer dibandingkan staf khusus Presiden lainnya seperti Juru Bicara Julian Aldrian Pasha atau Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa. Nama Jusuf pernah mencuat beberapa waktu lalu karena disebut-sebut  terlibat dalam pengadaan pesawat MA-60 untuk Merpati yang diduga terjadi penggelembungan sebesar US$40 juta. Nam...

Fahri Hamzah Tantang KPK Tunjukkan Aliran Dana Fathanah! Biar Terbuka Kedok Intelnya   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka aliran dana rekening Ahmad Fathanah, tersangka perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya merasa dipojokkan karena hanya partai ini yang disebut terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Fahri tidak menyangkal adanya keterlibatan orang lain, bahkan ada partai lain yang terlibat dan berhubungan dengan Ahmad Fathanah (AF). “Fathanah itu kan diserahkan ke KPK, saya tantang KPK buka semua rekening yang mengalir (dari rekening Fathonah),” ujarnya di DPP PKS, Minggu (12/5/2013). Menurut dia, Fathanah adalah makelar dan rekeningnya mengalir kemana-mana. “Kalau dikaitkan di PKS, ada pengalihan rekayasa. Ini sudah keluar dari penega...

Kasus Century Akan Ditutup, PKS Kecam Golkar Jakarta  – Sekjen PKS Anis Matta mengkritik keras Golkar yang berencana menutup kasus Century setelah Menkeu Sri Mulyani mengundurkan diri. PKS menilai sikap Golkar salah besar. “Pertama, kalau itu sikap resmi Golkar itu kesalahan besar. Tidak ada satu parpol pun yang berhak mempetieskan kasus Century,” tegas Anis. Hal ini disampaikan Anis saat dikonfirmasi wartawan soal penyataan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso yang menyatakan Golkar berencana mempetieskan secara politik kasus Century kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/5/2010). Menurut Anis, mundurnya Sri Mulyani tidak bisa dijadikan penutup kasus Century. Sebab proses hukum terhadap kasus Century sudah berjalan. “Kepergian Sri Mulyani tidak dengan sendirinya menyelesaikan kasus Century, proses hukum harus terus berjalan,” terang Anis. Apalagi, lanjut Anis, masih ada anggota KSSK yang juga Gubernur BI yang kini menjadi wapres. Jadi tidak ada al...

Babak Penting Kasus Century PEMERIKSAAN mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Washington DC, Amerika Serikat, kemarin, mestinya menjadi penerang bagi duduk soal kasus bailout Bank Century yang selama ini amat gelap, atau sengaja dibuat gelap. Pemeriksaan itu, jika dilakukan sungguh-sungguh, akan menjawab empat pertanyaan besar sekaligus di seputar kasus Bank Century. Keempat tanda tanya besar itu ialah soal sistemis atau tidaknya dampak Bank Century, mengapa dana talangan membengkak, siapa saja yang terlibat, dan apakah KPK benar-benar hendak mengusut kasus itu hingga tuntas. Sri Mulyani tentu paham betul apakah Century berdampak sistemis atau berdampak biasa, tapi disulap menjadi sistemis. Ia pula yang sempat heran bukan kepalang mengapa hanya dalam tempo tiga hari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang tadinya memutuskan menyelamatkan Bank Century dengan dana Rp632 miliar membengkak menjadi Rp6,7 triliun. Bukankah Sri Mulyan...

Kompas.com/SABRINA ASRIL Data absensi anggota dewan perwakilan rakyat mendapat sorotan menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif 2014. Pimpinan Partai Juga Masuk Daftar Pembolos JAKARTA, KOMPAS.com  - Tidak hanya anggota biasa, pimpinan partai politik ternyata juga jarang mengikuti rapat paripurna. Setidaknya ada tiga pimpinan partai yang tingkat kehadirannya di bawah 50 persen yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy. Menurut data Badan Kehormatan DPR, dalam masa sidang I (16 Agustus-25 Oktober 2012), Puan Maharani tercatat hanya memiliki tingkat kehadiran 33 persen. Lainnya, 56 persen izin dan 11 persen sakit. Hal ini berlanjut pada masa sidang II (19 November-14 Desember 2012). Tingkat kehadiran Puan pada masa itu yakni 25 persen. Lainnya, sebanyak 75 persen dari rapat paripurna Puan mengaku izin. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto tercatat memiliki tingk...

Tambang PT Freeport A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Toto Daryanto, mengatakan penyebab longsor Freeport harus segera diselidiki. Sebaiknya Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kepolisian segera membentuk tim untuk menginvestigasi penyebab longsor di Freeport. Penyebab longsor, ujar Toto, harus diinvestigasi apakah bencana alam atau  human error . Ini perlu dilakukan guna mengambil langkah selanjutnya untuk diterapkan kepada Freeport. Para korban yang tertimbun longsor, terang Toto, harus segera diselamatkan. Mereka juga harus diberi ganti rugi yang layak.  “Tentunya karyawan Freeport itu memiliki asuransi jiwa yang harus dibayarkan. Mereka juga harus mendapatkan pengobatan yang terbaik dari Freeport,” kata Toto. Reporter :  Dyah Ratna Meta Novi Redaktur :  Dewi Mardiani ‘Penyebab Longsor Freeport Harus Segera Diselidiki’ ...

Rizal Ramli: Negara Masih Bayar Bunga BLBI Rp 60 Triliun! KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, di Gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Jumat (12/4/2013). Ia dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). TERKAIT: Selidiki SKL BLBI, KPK Panggil Rizal Ramli KPK Selidiki SKL Kasus BLBI Selidiki BLBI, KPK Minta Keterangan Kwik Kian Gie KPK Diminta Usut Keterlibatan Boediono dalam Kasus BLBI JAKARTA, KOMPAS.com  - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli berharap Komisi Pemberantasan korupsi sungguh-sungguh menuntaskan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, hingga kini negara masih membayarkan bunga obligasi BLBI itu sekitar Rp 60 triliun per tahun. “Perlu diketahui bahwa negara itu masih membayar bunga subsidi BLBI sekitar Rp 60 triliu...

KPK Telusuri Kejanggalan Penyerahan Aset BLBI KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, di Gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Jumat (12/4/2013). Ia dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). TERKAIT: KPK Bisa Saja Panggil Debitur BLBI KPK Juga Panggil Mantan Menkeu Bambang Subianto Rizal Ramli: Negara Masih Bayar Bunga BLBI Rp 60 Triliun! Selidiki SKL BLBI, KPK Panggil Rizal Ramli KPK Selidiki SKL Kasus BLBI JAKARTA, KOMPAS.com  —  Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri kejanggalan penyerahan aset sejumlah bank yang mendapatkan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kejanggalan dalam penyerahan aset ini dipertanyakan penyidik KPK kepada mantan MenteriKeuangan dan Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dalam pemeriksaan, Jumat (11/4/2013). “Pertanyaannya banyak sekali, umumnya ingin mengetahui proses penyerahan aset, pe...

Abraham Samad Beberkan Kecanggihan Korupsi BLBI dan Century Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad TERKAIT: KPK Kantongi Informasi Baru dari Sri Mulyani Dari Awal Sudah Muncul Niat Selamatkan Bank Century Pemeriksaan Kasus Century KPK Telusuri Kejanggalan Penyerahan Aset BLBI KPK Bisa Saja Panggil Debitur BLBI JAKARTA, KOMPAS.com  — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan saat ini praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sudah semakin canggih. Contoh yang paling terlihat ada pada kasus dana talangan Bank Century dan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Jadi, korupsi ini sebenarnya mengalami evolusi. Praktik tata cara orang melakukan korup yang dulu sederhana melalui pungli dan manipulasi sekarang semakin canggih. Kecanggihan ini pun harus diantisipasi penegak hukum," ujar Samad dalam seminar Perlindungan dan Pen...

Misbakhun Janji Tak Usik Kasus Century Muhamad Misbakhun A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walau merasa telah dikriminalisasi oleh kekuasaan, Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Misbakhun, menyatakan dirinya tak memiliki dendam. Apabila terpilih sebagai anggota BPK, dia tak berniat menggunakan jabatan itu untuk membalas dendam dan mencari-cari kesalahan pihak yang menyakitinya. Hal itu diungkapkan Misbakhun dalam fit and proper test calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Senin (13/5). Dia merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI, Zulbahri, yang mempertanyakan sikapnya atas pihak yang selalu memojokkannya. ''Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam,'' kata Misbakhun dalam siaran pers yang diterima, Senin. ''Sejak awal saya katakan tak ada dendam kepada perorangan dan lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya y...

ROBOT PEMBUNUH Sumber : Majalah Detik

Created on Tuesday, 14 May 2013 12:01 Published Date Palembang, GATRAnews  - Gas elpiji 3 kilogram, yang menjadi andalan warga Kota Palembang, mengalami kelangkaan di kota itu. Warga kesulitan mendapatkannya, kendati pemerintah kota setempat dan Pertamina beberapa kali melakukan operasi pasar. Di sejumlah pangkalan elpiji tiga kilogram resmi mitra PT Pertamina dan warung penyedia kebutuhan pokok di kawasan permukiman penduduk Sekip Ujung dan Perumnas Sako Palembang, Selasa (14/5), sama sekali tak memiliki persediaan "tabung melon" tersebut. "Pangkalan dan warung sekarang ini jarang memiliki persediaan isi tabung gas elpiji tiga kg, setiap ada pengiriman tabung ke tempat itu langsung habis didistribusikan kepada warga yang telah menitipkan tabung kosong sebelumnya," ujar Ridwan, salah seorang warga Sekip, kepada Antara. Menurut Ridwan, operasi pasar yang digelar beberapa waktu lalu tidak menyelesaikan masalah, karena warga masih mengalami kesulitan untuk menda...

Created on Saturday, 11 May 2013 00:29 Published Date Priyo Budi Santoso, apakah ia terlibat? (ANTARA/Andika Wahyu) Priyo Budi Santoso disebut-sebut dalam percakapan telepon perkara dugaan korupsi pengadaan Al-Quran. KPK masih menggali fakta keterkaitannya. Benarkan nama Wakil Ketua DPR itu hanya dicatut?   Jakarta, GATRAnews  - Suara rekaman percakapan lewat saluran telepon itu terdengar cukup jelas.  "Yang punya PBS aman, ya?" kata suara si penelepon, yang mirip Fahd El Fouz.  "Aman, kita kan global controller," suara mirip Zulkarnen Djabar menyahut dari seberang saluran. Tak lama berselang, diperdengarkan rekaman suara percakapan via telepon lainnya. Kali ini antara suara mirip Dendy Prasetya dan suara mirip Zulkarnaen, ayah Dendy. "Pi, tolong bilang ke Pak Priyo, posisi satu PT Macanan banting harga, palang. Nomor dua pemenang tahun lalu, PT Adi Aksara. Nomor tiga, kita," kata suara yang mirip Dendy. Kata "Pi" dalam ...