aika

Sebut Biksu ‘Wajah Teror’ Myanmar Larang Majalah Time   Wirathu, dinilai telah memimpin banyak kampanye anti Muslim di Burma Hidayatullah.com-- Pemerintah Burma melarang majalah Time yang menggambarkan seorang biksu fundametalis Burma sebagai penghasut terorisme terhadap umat Muslim. Burma (Myanmar) telah melarang distribusi sebuah laporan utama majalah Time yang menggambarkan seorang biksu fundametalis Burma sebagai penghasut terorisme terhadap umat Muslim. Dalam pernyataan Selasa malam (25/06/2013), pemerintah Burma mengatakan larangan itu bertujuan mencegah terulangnya kekerasan antara umat Budha yang mayoritas dan Muslim yang minoritas. Sampul majalah itu menampilkan foto seorang biksu fundamentalis yang dikenal dengan nama Wirathu, dengan judul “Wajah Teror Budha.” Para pejabat mengatakan sebuah komite penyelidik kekerasan antar umat Budha dan Muslim baru-baru ini membuat keputusan itu untuk memblokir sampul dan laporan majalah tersebut. Tidak jelas apaka...

AL WA'IE :  Ada hal yang menarik yang perlu kita cermati saat terjadi ledakan bom di Boston Amerika Serikat baru-baru ini. Setidaknya tiga orang tewas dan 100 lainnya terluka. Beberapa di antaranya cedera serius saat dua ledakan terjadi di garis akhir Maraton Boston, Amerika. Yang kita soroti adalah reaksi Presiden Indonesia SBY. Tidak lama setelah terjadi ledakan bom, SBY dalam  tweeter resminya mengucapkan duka mendalam kepada Obama dan mendoakan para korban. Hal yang patut kita pertanyakan, mengapa sikap yang sama tidak muncul ketika umat Islam mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Bukankah sejak bulan Maret hingga kini terjadi pembantaian ratusan Muslim di Myanmar? Setelah Muslim Rohingya, kali ini umat Islam di Kota Meiktila yang terletak antara Mandalay dan Ibukota Naypitaw pada akhir Maret kemarin menjadi korban. Menurut versi pemerintah, korban yang terbunuh mencapai 50 orang dan sekitar 10 ribu orang harus mengungsi. Diperkirakan jumlah korban sebe...

Pemerintah RI tak Setuju Relokasi Korban Konflik Rohingya     Hidayatullah.com-- Pemerintah Indonesia tidak setuju konflik etnis Rohingya di Myanmar diselesaikan dengan cara relokasi, kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla di Makassar, Senin dikutip  Antara . "Kami bersikeras akan membantu rehabilitasi, tetapi tidak relokasi. Kami tidak setuju relokasi karena masyarakat di sana tidak menginginkan itu," kata mantan wakil presiden RI ke-10 itu. Pemberian bantuan tersebut lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan kerugian yang dialami oleh korban konflik etnis itu. "Kami membantu seperti mengganti dan memperbaiki rumah yang rusak, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan," tambahnya. Pemberian bantuan dari negara asing, terutama negara Islam, ke Myanmar untuk korban konflik etnis tersebut memang dibatasi oleh pemerintah setempat. Masyarakat di sana sangat sensitif terhadap pemberian bantuan dari negara Islam, padahal Organi...