aika

Anggota DPR Tantowi Yahya Dkk Kunjungi Knesset       Hidayatullah.com —Sebuah delegasi berisi para pejabat tinggi Indonesia mengunjungi Israel secara rahasia pekan lalu. Indonesia --negara dengan penduduk Muslim terbesar sedunia-- tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebuah organisasi pro-Zionis Australia memfasilitasi kunjungan delegasi Indonesia itu ke Israel. Kelompok Yahudi Australia itu menjalin hubungan baik dengan jurubicara Knesset Yuli Edelstein (dari Partai Likud), sebab pria itu merupakan menteri urusan diplomasi publik dan Yahudi diaspora pada kabinet Israel yang lalu. Para anggota delegasi Indonesia, yang dipimpin anggota parlemen Tantowi Yahya, bertemu dengan Edelstein di kantornya. Mereka mengabadikan pertemuan itu dengan berfoto bersama jurubicara Knesset tersebut. Ini sepertinya pertama kalinya sebuah delegasi dari negara Asia Tenggara mengunjungi Israel dan bertemu dengan anggota-anggota parlemen Israel. Kantor Edels...

Hidayat Nur Wahid: PKS Tak Takut Dikeluarkan dari Koalisi Hidayat Nur Wahid SUKOHARJO  – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai dakwah itu juga menyampaikan tak takut bila dikeluarkan dari partai kolasi. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid, di hadapan puluhan kader PKS dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/6/2013). Banyaknya spanduk PKS yang berisi penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah, merupakan bentuk keprihatinan terhadap rencana pemerintah yang diyakini bakal membuat rakyat lebih menderita. Untuk itu, hingga kini partainya bersikukuh menolak kenaikan harga BBM. Menurut mantan Ketua MPR itu, untuk mengantisipasi jebolnya anggaran bisa dilakukan dengan menggunakan APBN yang tidak terserap pada tiap tahunnya. Hidayat menambahkan, banyaknya kecaman terhadap PKS karena berbeda pandangan denga...

Wanita Indonesia Tewas dalam Unjuk Rasa di Arab Saudi Jeddah, Arab Saudi (AFP/ANTARA) - Seorang wanita Indonesia tewas pada Minggu karena api yang dinyalakan demonstran di konsulat negaranya di barat Arab Saudi, tempat ribuan orang ingin melegalkan status imigrasi mereka, ujar seorang sumber konsulat Indonesia. Sekitar 8.000 warga Indonesia yang berkumpul di depan konsulat di Jeddah berusaha mencari kejelasan tentang status mereka. Mereka dinyatakan sebagai pekerja asing ilegal di Saudi, menghadapi tenggat waktu untuk melegalkan posisi mereka atau keluar dari negara tersebut. “Beberapa dari mereka menyalakan api di dekat dinding konsulat, berusaha masuk dengan paksa, namun akhirnya menyebabkan seorang wanita tewas,” ujar sumber tersebut. Sebelum menyalakan api, batu dilemparkan ke gedung konsulat oleh para pekerja Indonesia yang frustrasi karena menunggu cukup lama untuk menyelesaikan kasus mereka. Aksi para demonstran berhasil “dibatasi dinding kompleks dan tida...

Anggota DPR omeli PPATK soal aliran dana Fathanah yang bocor Merdeka.com  : "Beberapa waktu lalu, data PPATK soal aliran dana tersangka kasus suap impor daging sapi Ahmad Fathanah ke puluhan wanita bocor ke publik. Kejadian ini membuat Komisi III DPR mempertanyakan mengapa data yang dinilai rahasia bisa bocor ke publik". Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Sarifuddin Suding mengaku heran dengan kinerja PPATK yang bisa menganalisis aliran dana Ahmad Fathanah sampai rinci. Sementara, lanjut dia, aliran dana besar seperti yang terjadi dalam kasus Bank Century hingga kini tidak terungkap. "Pertanyaan saya, dana sekecil itu, bahkan uang jajan, bisa ditelusuri, tapi aliran dana Century yang sebesar Rp 6,7 triliun tidak bisa ditelusuri. Ini ada apa?" tanya Suding dalam rapat dengan PPATK, KPK dan BNN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6). Sementara itu, Politikus PPP  Ahmad Yani  juga bertanya-tanya dengan sikap PPATK yang terkesan justru membocorkan hasil anali...

MUI: Larang Polwan Berjilbab, Polri Melanggar UUD 1945 Facebook Polwan Berjilbab. A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia segera menanggapi pengaduan dari salah seorang polisi wanita (polwan) yang dilarang berjilbab saat mengenakan serangam polisi. Menurut Wakil Sekretariat Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen, l arang memakai jilbab bagi para polwan merupakan kontradiksi.  Alasan yang dikemukakan dalam melarang perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk memakai jilbab, menurutnya bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai kepercayaan agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi perempuan hukumnya wajib. “Seandainya Kepolisian Indonesia melakukan pelarangan pada pemakaian jilbab tersebut, tentu ini berarti Polri telah melanggar UUD 1945,” ujarnya Selasa (4/6). Menurutnya, polisi bukanlah bagian dari militer lagi. Pol...

Soal Penanganan Korupsi, PKS Nilai Polri dan Kejagung tak Optimal Korupsi, ilustrasi A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penanganan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan agung (kejagung) dianggap belum optimal. Penanganan kasus korupsi di kedua instansi itu dinilai tidak ada yang istimewa. Bahkan, penanganan korupsi oleh kedua lembaga itu dinilai masih kalah pamor dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Belum ada hal istimewa dari kejagung dan kepolisian . Penanganan korupsi masih didominasi oleh KPK,” kata Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Muzammil Yusuf saat dihubungi  ROL  , Ahad (9/6). Padahal, lanjut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtrera (PKS) itu, kepolisian dan kejagung punya wewenang serta alat kelengkapan yang lebih luas untuk menangani kasus korupsi dengan skala besar sekalipun. Sayangnya, kata dia, hingga saat ini penanganan korupsi oleh KPK masih terdepan. Masyarakat malah hanya mengenal...

PKS: Naikkan BBM, Pemerintah Kecebur Lubang Berkali-kali JAKARTA, KOMPAS.com  — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, kata dia, ada juga penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Mahfudz menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan. "Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu, Jumat (31/5/2013), di Jakarta. Ketika disinggung kembalinya sikap ...

PAN: PKS Sempat Tak Keberatan Opsi Kenaikan BBM JAKARTA, KOMPAS.com  — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berbeda pendapat dengan pandangan partai koalisi lain terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, di dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya. "Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, semua partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Seluruh partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah. "Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," seloroh Tjatur...

Kenaikan Harga BBM: Wakil Rakyat Justru Mengkhianati Rakyat   Ketika pemerintah ngotot menaikkan harga BBM yang jelas-jelas akan memberatkan rakyat, para "wakil rakyat" di DPR mestinya menghadang kebijakan yang tidak bijak dari pemerintah ini. Mereka kan (ngakunya) mewakili rakyat, harusnya ya menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya itu.... Dan soal kenaikan BBM seperti ini kan sudah jelas rakyat bakal menolaknya, sebab pasti akan diikuti kenaikan harga berbagai komoditas di masyarakat. Tapi, para poli-TIKUS di Senayan bakal sulit membela rakyat yang (katanya) diwakilinya karena seperti ditulis Detikcom (14/5), partai koalisi pendukung pemerintah sudah mengisyaratkan menyepakati kenaikan harga BBM. Seperti ditulis banyak media, rencana harga baru BBM yang akan ditetapkan pemerintah yaitu premium menjadi Rp 6500 (naik Rp 2000) dan solar menjadi Rp 5500 (ada kenaikan Rp 1000). Kenaikan BBM kali ini dampaknya bakal semakin menyulitkan rakyat, sebab momentumnya justr...

Mantan Staf Khusus Andi Mallarangeng Pukul Kamera Wartawan Lihat Foto Mantan Staf Khusus Andi Mallarangeng Pukul Kamera Wartawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Fachrudin, mantan Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, geram ditanyai wartawan usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/6/2013) sore. Dirinya bahkan sempat memaki seraya memukul kamera wartawan saat dicecar perihal keterlibatannya dalam skandal korupsi Hambalang. "Enggak anda wartawan apa? Untung bukan kau yang ditampar. Kalau mau coba bolehlah," kata Fachrudin dengan nada keras ke salah satu wartawan Tv yang tengah mewawancarainya. Pantauan Tribunnews.com, kamera wartawan tersebut terpental saat dipukul Fachrudin. Fachrudin diketahui merupakan staf khusus Andi. Adik Andi, Choel Mallarangeng, pernah menyebut Fachrudin sebagai perantara penerimaan Rp 2 miliar. Uang itu diserahkan Direktur PT Global Daya Manunggal Herman Prana...

Indonesia Tolak Tanda Tangani Traktat Perdagangan Senjata Koran Tempo :JAKARTA  - Indonesia tidak akan menandatangani traktat perdagangan senjata global yang disepakati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Traktat tersebut telah diedarkan ke negara-negara untuk ditandatangani mulai Senin kemarin. "Indonesia belum bisa menjadi pihak yang menandatangani karena dalam traktat yang disepakati ada ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang kita," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene kepada Tempo kemarin. Padahal, pada saat rencana pembuatan traktat tersebut diajukan, Indonesia sangat mendukung, bahkan menjadi salah satu penggagas di Dewan Majelis Umum PBB. Namun, dalam perkembangannya, pada traktat final yang disepakati April lalu terdapat beberapa persyaratan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43 yang mengatur tentang pengadaan, pemeliharaan, serta perbaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan...

Sebelum Sidang, Ini Kata Hercules TEMPO.CO ,  Jakarta  - Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rozario Marshall,  menyatakan permintaan maaf dan mengaku bersalah sebelum menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 30 Mei 2013. "Saya dan rekan-rekan salah. Kami menghormati hukum yang berlaku," kata Hercules kepada awak media sebelum duduk di kursi pesakitan. Dia juga mengaku diperlakukan baik ketika berada di tahanan Polda Metro Jaya. "Saya serahkan semua kepada kejaksaan," katanya. Saat menjalani sidang, Hercules menggunakan peci dan kemeja lengan panjang berwarna biru. Saat berita ini ditulis, sidang sudah dimulai. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Kemal Tampubolon. Bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Fajar Arisetiawan. Hercules juga didampingi oleh penasihat hukumnya, Agung Sri Purnomo. Di luar ruang persidangan, puluhan pendukung Hercules tampak menantikan jalannya sidang. Sidang ini dijaga oleh 700 a...

Hidayat: Kata Siapa Capres Partai Islam Kalah Bersaing? Penulis :   Eman Mulyatman CyberSabili-JAKARTA-Hingga saat ini, partai-partai politik Islam belum menyepakati satupun nama calon presiden untuk diusung bersama dalam Pilpres 2014. Anehnya, lembaga survei justru sudah memposisikan capres partai Islam kalah bersaing dengan capres partai nasionalis. Ungkapan rasa heran ini disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menanggapi hasil survei dari Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Dalam survei terakhirnya, LSI menyebutkan, tokoh Islam kalah bersaing dengan tokoh nasionalis dalam Pilpres 2014. Hidayat menyebut kesimpulan survei tersebut terlalu prematur dan tidak mendidik masyarakat. Sebabnya, saat ini belum satu pun parpol Islam yang mengajukan nama capres dan cawapres untuk diusung bersama. “Kalah bersaing dengan siapa? Wong partai-partai Islam belum ada yang mengumumkan nama calon presiden dan calon...

7 Waria Demo di DPR, Bikin Heboh di Depan Ruang Rapat Timwas Century Foto: Bagus/detikcom Jakarta  - Rapat Timwas Century DPR kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah 7 orang waria berpakaian nyentrik yang menggelar aksi demonstrasi. Apa keperluan mereka? 7 orang waria berpenampilan rapih datang sekitar pukul 11.00 WIB, mereka langsung masuk ke ruang KK I Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2013). Sontak kedatangan 7 waria ini membuat heboh, awak media langsung mengerumuni. Sedangkan anggota DPR masih di dalam ruang rapat Timwas Century. Para waria yang menamakan dirinya Aliansi Waria Antikorupsi (Awak) ini ingin menemui anggota Timwas Century yang masih menggelar rapat. Memang awalnya Timwas berencana memanggil KPK pada rapat hari ini, namun KPK menolak hadir karena persoalan yang dibahas sudah masuk pokok persoalan. Setengah melambai para waria membagikan selebaran berisi tuntutan mereka. Mereka mendorong kasus Century dituntaskan. Mereka menuntut penega...

Hancurnya Partai Islam Karena Terjebak Demokrasi Berbasis Logistik   Yudi Latif saat berbicara di seminar "Quo Vadis Quo Vadis Partai Islam Dalam Arus Demokrasi Liberal"   Hidayatullah.com-- Banyaknya degradasi identitas dalam partai berbasis Islam dinilai karena ketidakseriuasan memperjuangkan nilai ideologinya sendiri. Demikian pernyataan pengamat politik Dr Yudi Latief. Yudi tidak menampik bahwa kebutuhan logistik (duit, red) menjadi salah satu senjata utama memenangkan sebuah kampanye. Iapun menguatkan pernyataannya bahwa untuk memenuhi kebutuhan logistik itu dominasi pemodal menjadi penting. Menurutnya, kebanyakan kasus negatif yang menimpa pada partai - partai Islam pasti terkait pada kebutuhan logistik mereka menjelang kampanye. Lebih dalam ia mengkaji banyak partai Islam terjebak, lalu larut untuk memenuhi kebutuhan logistiknya akhirnya kehilangan identitas moralnya. "Dari sinilah gagasan partai terbuka akhirnya ada untuk mengejar kebutuhan ...

PKS Puji Kerja Mesin Politik PDIP Menangi Pilgub Jateng "Mboten korupsi, mboten ngapusi, ditunggu dan kita tentu bangga," ujar Hidayat Nur Wahid. JAKARTA, Jaringnews.com  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan ucapan selamat atas kemenangan Ganjar Pranowo–Heru Sudjatmiko dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013 versi hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menuturkan, kemenangan partai politik dalam pilkada merupakan keberhasilan mesin politik partai yang bekerja hingga tingkat grass root. Sekedar catatan, Ganjar-Heru adalah duet yang disokong PDI Perjuangan, sementara jago PKS di kompetisi itu adalah pasangan nomor urut 1, Hadi Prabowo-Don Murdono. "Mesin partai sangat efektif bekerja, yang diajukan adalah kader partai sendiri. Jadi saya sampaikan selamat kepada Mas Ganjar, dan tentu saja masyarakat Jateng menunggu janji yang disampaikan pada waktu kampanye. Mboten korupsi, mboten ngapusi, ditunggu...

4 Kontrovesi Dipo Alam Dipo Alam. merdeka.co m Sekretaris Kabinet  Dipo Alam  memang sosok yang kontroversial. Mantan aktivis ini kerap melontarkan kalimat-kalimat yang akhirnya berujung kontroversi. Pernyataan Sekretaris Kabinet  Dipo Alam  yang membela Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penerimaan World Statesman Award, beberapa hari lalu berbalik menuai kecaman. Pasalnya, sikap pasang badan Dipo dinilai malah memunculkan sikap sentimen agama. "Konflik intra Islam sudah ada sejak dulu, tidak perlu dibesarkan isu minoritas ditindas mayoritas. Yang kita tentang adalah tindak kekerasan," kata Dipo membela SBY lewat akun Twitter-nya, @dipoalam49. Kontan saja, kicauan Dipo di Twitter tersebut langsung mendapatkan komentar dari para Tweept, yang rata-rata mengecam. Sebelumnya,  Dipo Alam  juga sering melontarkan kalimat-kalimat kontroversia. Apa saja? Berikut hasil penelusuran yang dihimpun merdeka.com, Kamis (23/5): Reporter : ...

Pasang Fahri di Komisi III DPR, PKS siap perang lawan KPK? Fahri Hamzah dan Anis Matta. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko Kasus hukum yang menimpa  Luthfi Hasan Ishaaq  rupanya membuat pusing PKS. Berbagai manuver dilakukan, termasuk yang terbaru, menempatkan  Fahri Hamzah  kembali di Komisi III DPR. Saat menjadi wakil ketua di komisi ini, Fahri pernah melontarkan usulan pembubaran KPK. Selain Fahri,  Muhammad Nasir Djamil , juga kembali ke komisi hukum DPR. Fraksi PKS sepertinya kembali menempatkan, jagoan-jagoannya di bidang hukum untuk mengawal kasus Luthfi karena komisi ini bermitra langsung dengan KPK. "Paling mendasar memang itu, kita membutuhkan teman-teman yang memahami di sana. Tentang penegakan hukum harus kepada itu. Oleh karena itu ada enam orang yang mendasar dan dasar hukum, bagi proses penegakan hukum yang komprehensif," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat dihubungi, Rabu (22/5). Selain itu, alasan menggeser Fahri dan N...

Wakil Bupati Bogor Tersangka Kasus Video Mesum Lihat Foto Wakil Bupati Bogor Tersangka Kasus Video Mesum TEMPO.CO , Bogor - Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video mesum yang melibatkan mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya. Kasus video tersebut mencuat sejak tahun 2010. "Surat panggilan KF sebagai tersangka sudah dilayangkan untuk hadir (diperiksa di Polda) hari Kamis besok (23 Mei 2013)," Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Rabu malam, 22 Mei 2013. Karyawan Faturahman yang tercatat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor tersandung kasus penyebaran video porno Rudy Harsa Tanaya. Martinus mengatakan, Wabup Bogor ini dijerat dengan Pasal 29 Undang-undang Pornografi dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta atau menyuruh seseorang melakukan kejahatan. Kasus dugaan video...