aika

Parah! Dari Fraksi Sampai Ketua DPR Mengaku Tak Tahu Ada Pasal 155 Miliar untuk Lapindo JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak mengetahui mengenai pembahasan soal Pasal 9 APBN-Perubahan  2013 yang mengatur anggaran untuk bencana lumpur Sidoarjo. “Saya juga tidak tahu, tapi itu tugas teman-teman, itu dibahas di teman-teman, saat raker dari banggar. Kita tidak mungkin sampai situ,” ujar Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (19/6/2013). Menurutnya, tugas pimpinan DPR hanya melakukan pembahasan di tingkat paripurna. Bahkan di rapat pimpinan tidak ada laporan soal pasal yang menyebut perihal anggaran tersebut. “Tidak ada yang dilaporkan ke paripurna dibahas di rapim, itu tidak ada. Tidak pernah diberitahukan ke pimpinan,” ucapnya. Sebelumnya, pasca pengesahan APBN-P 2013 di paripurna muncul polemik soal Pasal 9 APBN-P 2013 yang mengatur soal anggaran bagi bencana lumpur Lapindo Sidoarjo. Bahkan beberapa fraksi mengaku tak mengetahui adanya pasal tersebut ...

PKS : Soal Pasal Lapindo di UU APBNP 2013,  PDIP Kecolongan Mohamad Sohibul Iman A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempersilahkan masyarakat mengajukan uji materi Pasal 9 UU APBNP 2013 yang mencatumkan anggaran Rp 155 miliar bagi korban lumpur Lapindo ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengaku akan mendukung langkah tersebut. "Silakan saja masyarakat yang punya legal standing mengajukan ke MK. Pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Sohibul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6). Politisi PKS ini mengaku terkejut dengan keberadaan pasal tersebut. Menurutnya redaksional kalimat di Pasal 9 UU APBNP 2013 terlalu mendetail. " Kok  sampai sedatail itu dimasukan dalam undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR tersebut. Sohibul enggan berspekulasi makna dibalik pasal tersebut. Dia mempersilakan media untuk menafsirkan sendiri, termasuk soal kemungkinan adan...