FPKS Desak Pengesahan RUU Jaminan Produk Halal
Jakarta - Maraknya kasus bakso oplosan daging babi belakangan ini meresahkan masyarakat. Untuk menertibkan hal itu, FPKS mendorong DPR segera mengesahkan RUU Jaminan Produl Halal yang saat ini sedang dibahas.
"Dengan kejadian ini, di mana juga pernah terjadi sebelumnya ada bakso daging tikus dan lain-lain, Fraksi PKS akan mendorong segera disahkannya RUU Jaminan Produk Halal," kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam siaran pers, Selasa (18/12/2012).
Menurut Nasir, dengan adanya kasus bakso oplos daging babi, RUU Jaminan Produk Halal ini mendesak untuk segera disahkan. Sebab, dengan adanya RUU ini, maka pemerintah bisa menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran.
"Apabila sebelumnya ada perdebatan apakah sertifikasi halal bersifat mandatori (wajib) atau voluntary (sukarela), maka kita mendorong agar sertifikasi halal haruslah bersifat mandatory, agar memberikan jaminan keamanan suatu produk untuk konsumen," ujarnya.
Nasir juga meminta pemerintah untuk sesering mungkin melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang daging dan bakso.
"Pemerintah harus sesering mungkin melakukan sidak dan menindak pedagang nakal tersebut, karena sudah merupakan tindakan kriminal membohongi konsumen seolah-olah bakso halal," imbuh pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
"Dengan kejadian ini, di mana juga pernah terjadi sebelumnya ada bakso daging tikus dan lain-lain, Fraksi PKS akan mendorong segera disahkannya RUU Jaminan Produk Halal," kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam siaran pers, Selasa (18/12/2012).
Menurut Nasir, dengan adanya kasus bakso oplos daging babi, RUU Jaminan Produk Halal ini mendesak untuk segera disahkan. Sebab, dengan adanya RUU ini, maka pemerintah bisa menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran.
"Apabila sebelumnya ada perdebatan apakah sertifikasi halal bersifat mandatori (wajib) atau voluntary (sukarela), maka kita mendorong agar sertifikasi halal haruslah bersifat mandatory, agar memberikan jaminan keamanan suatu produk untuk konsumen," ujarnya.
Nasir juga meminta pemerintah untuk sesering mungkin melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang daging dan bakso.
"Pemerintah harus sesering mungkin melakukan sidak dan menindak pedagang nakal tersebut, karena sudah merupakan tindakan kriminal membohongi konsumen seolah-olah bakso halal," imbuh pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sumber: Detik
Komentar