Siswi SMK Laporkan Kepala Sekolah Cabul

SBY: BP Migas Dibentuk Pada Era Megawati

Mega Putra Ratya - detikfinance

Rabu, 14/11/2012 18:53 WIB

Jakarta - Presiden SBY memaparkan latar belakang pembentukan Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang lahir pada era Presiden Megawati, mengamanatkan pembentukan BP Migas.

"Saudara tahu UUD 2001 pada era megawati memberi amanah dibentuknya bp migas, dasar dan tujuan pembentukan dulu yang mengalir merujuk UU , adalah kita ingin menghindari conflict of interest, dulu usaha hulu dilakukan pada Pertamina, sementara Pertamina pelaku," kata SBY dalam acara konperensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/11/12)

SBY juga mengatakan kelahiran BP Migas pada waktu itu berbekal semangat memisahkan antara tugas wewenang atara tugas pemerintah sebagai regulator dalam sektor hulu migas. Ia menegaskan bahwa UU 22 tahun 2001 memiliki dasar tujuan yang jelas waktu itu.

"Dengan dibentuknya BP Migas waktu itu pemerintah tidak dilibatkan dengan kontrak dunia usaha, demikian ada posisi baik kerjasama itu berjalan baik tanpa melibatkan usaha hulu migas, kenapa diperlukan lembaga independen, investasi tiap tahun migas capai Rp 150-250 triliun," katanya.

Menurutnya rata-rata investasi dari sektor minyak dan gas Rp 300 triliun per tahun. Sektor ini sangat penting, sehingga jika ada guncangan sekecil pun akan rawan dan sensitif terhadap investasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bergerak cepat dan menghindari kevakuman seperti kasus pembubaran BP Migas.

"Ini (sektor migas) aset negara kekuatan ekonomi kita masa depan kita kita akan bvuat aturan, agar masy tenang ini dikelola baikm tanpa penyimpangan," katanya.

SBY berjanji ke depannya pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas sektor migas khususnya sektor gas. Pemerintah berkomitmen terhadap kepastian hukum agar investasi datang.

"Saya berharap semua pihak dari tadi malam, pagi siang tidak was-was cemas, pemerintah akan mengelola dengan penuh tanggungjawab tidak perlu ada ketidaknyamanan, pemerintah akan menjalankan segala sesuatunya," katanya.


(hen/dnl)