Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 8 Januari 2013 | 08:36 WIB
KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN
Ilustrasi: Bonceng duduk "ngangkang" di sepeda motor.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap anjuran Walikota Lhokseumawe yang melarang kaum perempuan mengangkang di atas sepeda motor saat membonceng. PKS menilai peraturan itubaik jika memang sudah mendapat persetujuan dari ulama setempat.
"Terkait larangan duduk mengangkang, saya menilai hal itu boleh saja dilakukan apalagi kalau telah disepakati bersama para muspida dan ulama setempat," ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, Selasa (8/1/2013), di Jakarta.
Nasir mengatakan, di era otonomi daerah, kepala daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan guna menjaga ketertiban dan kenyaman di daerahnya. "Sebagai daerah Serambi Mekkah yang saat ini diberlakukan unsur-unsur syariat Islam, maka larangan itu tentu tidaklah kaku. Itu kan bersifat anjuran," kata Nasir.
Hanya saja, lanjut Nasir, anjuran itu sebaiknya disosialisasikan secara lisan oleh dinas terkait. Menurut pria asal Aceh ini, anjuran lisan bisa dilakukan melalui ceramah agama di sekolah, atau lewat khutbah Jumat.
"Jika sudah tertulis agak sensitif, terutama bagi orang di luar Aceh," kata Nasir.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. "Alasannya untuk peningkatan dan mendukung syariat Islam yang telah ada qanun-nya di Aceh," kata Suadi Yahya, Rabu (2/1/2013) siang, melalui telepon.
Menurutnya, kaum perempuan yang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor tidak sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. "Sebenarnya budaya Aceh, bagi perempuan, kalau duduk di sepeda motor ini tidak boleh mengangkang, budayanya harus duduk menyamping," jelas Suadi.
Surat edaran berupa imbauan kepada warga Lhokseumawe, menurutnya, mulai berlaku sejak Selasa (1/1/2013) lalu. Sosialisasi pun dilakukan ke kecematan hingga ke desa-desa. Selama satu bulan ke depan, pemerintah kota Lhokseumawe akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas surat edaran itu berdampak ke masyarakat.
"Kita lihat perkembangannya. Baru setelah itu kita lakukan (dalam) bentuk aturan seperti aturan wali kota atau membuat qanun," kata Suadi.
Suadi mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Menurutnya, alasan yang berkembang di kalangan ulama Lhokseumawe menyebutkan, jika kaum perempuan duduk tidak mengangkang saat dibonceng sepeda motor, terlihat karakter perempuannya.
"Kalau duduk mengangkang, itu kayak lelaki, kalau dilihat dari samping. Tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan," jelas Suadi.
"Terkait larangan duduk mengangkang, saya menilai hal itu boleh saja dilakukan apalagi kalau telah disepakati bersama para muspida dan ulama setempat," ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, Selasa (8/1/2013), di Jakarta.
Nasir mengatakan, di era otonomi daerah, kepala daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan guna menjaga ketertiban dan kenyaman di daerahnya. "Sebagai daerah Serambi Mekkah yang saat ini diberlakukan unsur-unsur syariat Islam, maka larangan itu tentu tidaklah kaku. Itu kan bersifat anjuran," kata Nasir.
Hanya saja, lanjut Nasir, anjuran itu sebaiknya disosialisasikan secara lisan oleh dinas terkait. Menurut pria asal Aceh ini, anjuran lisan bisa dilakukan melalui ceramah agama di sekolah, atau lewat khutbah Jumat.
"Jika sudah tertulis agak sensitif, terutama bagi orang di luar Aceh," kata Nasir.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. "Alasannya untuk peningkatan dan mendukung syariat Islam yang telah ada qanun-nya di Aceh," kata Suadi Yahya, Rabu (2/1/2013) siang, melalui telepon.
Menurutnya, kaum perempuan yang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor tidak sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. "Sebenarnya budaya Aceh, bagi perempuan, kalau duduk di sepeda motor ini tidak boleh mengangkang, budayanya harus duduk menyamping," jelas Suadi.
Surat edaran berupa imbauan kepada warga Lhokseumawe, menurutnya, mulai berlaku sejak Selasa (1/1/2013) lalu. Sosialisasi pun dilakukan ke kecematan hingga ke desa-desa. Selama satu bulan ke depan, pemerintah kota Lhokseumawe akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas surat edaran itu berdampak ke masyarakat.
"Kita lihat perkembangannya. Baru setelah itu kita lakukan (dalam) bentuk aturan seperti aturan wali kota atau membuat qanun," kata Suadi.
Suadi mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Menurutnya, alasan yang berkembang di kalangan ulama Lhokseumawe menyebutkan, jika kaum perempuan duduk tidak mengangkang saat dibonceng sepeda motor, terlihat karakter perempuannya.
"Kalau duduk mengangkang, itu kayak lelaki, kalau dilihat dari samping. Tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan," jelas Suadi.
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Komentar