Amerika Beri Ultimatum kepada Presiden Assad

AMMAN -- Amerika Serikat kian keras menyikapi konflik di Suriah. Rabu lalu, Washington mengancam akan meningkatkan dukungan terhadap kaum pemberontak Suriah jika Presiden Bashar al-Assad menolak membahas solusi politik untuk mengakhiri perang sipil di negeri tersebut. Konflik di Suriah, yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun, menyebabkan lebih dari 80 ribu orang tewas dan 1,5 juta warga mengungsi ke luar negeri.

Amerika dan Rusia kembali menghidupkan solusi politik bagi Suriah setelah muncul laporan terbaru tentang kekejaman yang dilakukan oleh kedua pihak serta adanya kecurigaan bahwa senjata kimia telah digunakan dalam perang sipil itu. Faktor lainnya adalah kebangkitan kelompok pemberontak yang berafiliasi ke Al-Qaidah.

Dalam pertemuan di Yordania, Rabu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Eropa dan Arab untuk mendukung inisiatif perdamaian terbaru. Amerika dan Rusia akan mengadakan konferensi soal Suriah, yang diperkirakan akan berlangsung di Jenewa dalam beberapa minggu mendatang.

Amerika dan Uni Eropa sejauh ini menolak mempersenjatai para pemberontak, tetapi telah memberikan bantuan yang bersifat "non-mematikan", sedangkan pendukung dari dunia Arab, seperti Qatar dan Arab Saudi, sudah mengirimkan bantuan berupa senjata. Meski Rusia dan Iran memberi bantuan senjata kepada pasukan Assad, negara-negara Barat masih belum melakukan hal itu karena khawatir senjata yang mereka berikan untuk pemberontak jatuh ke tangan oknum yang dekat dengan Al-Qaidah.

Kelompok negara yang menamakan diri "Kawan Suriah" menunjukkan sikap yang jelas bahwa mereka akan memberikan lebih banyak dukungan kepada oposisi untuk memperkuat posisi di meja perundingan, sedangkan Kerry menyarankan agar bantuan diperbanyak jika Assad tidak bersedia menerima solusi politik.

Kepada wartawan sebelum pertemuan di Yordania, Kerry mengatakan, "Jika Assad tidak bersedia bernegosiasi dengan iktikad baik, kami juga akan berbicara tentang dukungan kami dan meningkatnya dukungan bagi oposisi untuk agar mereka terus dapat memperjuangkan kemerdekaan negara mereka."

Rusia mengatakan konferensi itu harus melibatkan wakil pemerintahan Assad dan Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga memuji respons pemerintah Suriah terhadap proposal perdamaian yang diajukan, sambil mengatakan bahwa kelompok oposisi terlalu terpecah untuk berpartisipasi dalam pertemuan di Jenewa.

Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, mengatakan pemerintah Assad akan segera memutuskan sikapnya, sedangkan pihak oposisi diperkirakan akan membahas masalah ini dalam pertemuan di Istanbul, Kamis mendatang.

Sementara itu, kelompok pemberontak kini meminta bala bantuan setelah pasukan Assad melancarkan serangan terhadap kota strategis yang bisa menjadi titik balik dalam perang sipil itu: Qusair dan Homs. Mereka juga menyebutkan keterlibatan milisi Hizbullah sebagai bentuk invasi terhadap Suriah.

"Setiap orang yang memiliki senjata atau amunisi harus mengirimkannya ke Qusair dan Homs untuk memperkuat perlawanan. Setiap peluru yang dikirim ke Qusair dan Homs akan menghalangi invasi yang mencoba menyeret Suriah kembali ke era ketakutan," kata George Sabra, atas nama kepala koalisi oposisi nasional, dalam sebuah pernyataan.

Pasukan Assad bertekad merebut Qusair untuk memperkuat posisinya di sabuk wilayah yang menghubungkan Ibu Kota Damaskus dengan kubu Assad di pantai Mediterania, jantung minoritas sekte Alawite. Direbutnya Qusair juga akan memungkinkan Assad memutuskan hubungan antar-wilayah yang dikuasai pemberontak di utara dan selatan Suriah serta memotong rute pasokan penting bagi pemberontak dari daerah Sunni di Libanon.

Beberapa sumber oposisi percaya bahwa pasukan Assad, yang dipimpin Hizbullah, telah mengambil alih sekitar 60 persen kota itu. Namun pemberontak memberikan perlawanan sengit. "Jika kita kehilangan Qusair, kita kehilangan Homs, dan jika kita kehilangan Homs, kita kehilangan jantung negeri ini," kata Ahmed, seorang pemberontak dari ibu kota propinsi di dekat Homs.REUTERS | Al-JAZEERA | ABDUL MANAN