DPR Pertanyakan Penghapusan KRL Ekonomi
Penumpang Kereta Api Listrik (KRL) ekonomi (ANTARA/Fanny Octavianus)
"Kita akan Panggil direksi PT KAI, Rabu (15/5) guna mempertanyakan penghapusan kereta ekonomi," ujar Ketua Komisi V RI, Laurent Bahang Dama kepada Antara, di Gedung DPR RI, Selasa (14/5).
Menurut politisi PAN itu, penghapusan KRL ekonomi sama artinya dengan menghapus subsidi pemerintah untuk rakyat. "KRL tidak boleh dihapus karena ini misi sosial yang harus dikedepankan, jangan sampai subsidi yang diberikan pemerintah," kata Laurent.
Sementara itu, Komisi V saat ini tengah membahas tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yakni RUU Jalan, RUU Jasa Konstruksi, dan RUU Pencarian dan Pertolongan (SAR).
"Tahun sidang IV ini, Komisi V DPR RI membahas tiga RUU. Dari tiga RUU tersebut, diharapkan satu RUU bisa diselesaikan pada masa sidang berikutnya," sambungnya.
Namun dari ketiga RUU tersebut, RUU Jalan lah yang harus diprioritaskan penyelesaiannya. "RUU Jalan sangat mendesak untuk diselesaikan, mengingat kondisi jalan yang tak sesuai dengan jumlah kendaraan," kata Laurent. (TMA)DPR Pertanyakan Penghapusan KRL Ekonomi
Menurut politisi PAN itu, penghapusan KRL ekonomi sama artinya dengan menghapus subsidi pemerintah untuk rakyat. "KRL tidak boleh dihapus karena ini misi sosial yang harus dikedepankan, jangan sampai subsidi yang diberikan pemerintah," kata Laurent.
Sementara itu, Komisi V saat ini tengah membahas tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yakni RUU Jalan, RUU Jasa Konstruksi, dan RUU Pencarian dan Pertolongan (SAR).
"Tahun sidang IV ini, Komisi V DPR RI membahas tiga RUU. Dari tiga RUU tersebut, diharapkan satu RUU bisa diselesaikan pada masa sidang berikutnya," sambungnya.
Namun dari ketiga RUU tersebut, RUU Jalan lah yang harus diprioritaskan penyelesaiannya. "RUU Jalan sangat mendesak untuk diselesaikan, mengingat kondisi jalan yang tak sesuai dengan jumlah kendaraan," kata Laurent. (TMA)DPR Pertanyakan Penghapusan KRL Ekonomi
Komentar