Kebijakan Pemerintah Rakhine Hambat Perawatan Kesehatan Pengungsi
Hidayatullah.com--Organisasi bantuan Médecins Sans Frontières (MSF) mengatakan, kebijakan pemerintah di negara bagian Rakhine, Myanmar, menimbulkan dampak serius pada akses perawatan kesehatan.
Pemerintah Myanmar telah menerapkan pembatasan bepergian dan pemisahan antara komunitas Rakhine dan komunitas Muslim dalam upaya meredam kerusuhan.Vickie Hawkins dari Médecins Sans Frontièresmengatakan kepada Radio Australia, "kebijakan pemisahan" itu menimbulkan konsekwesi tragis.
"Kami melihat di beberapa desa di mana orang tidak dapat bepergian, beberapa wanita meninggal ketika melahirkan karena mereka tidak dapat pergi ke rumah sakit," kata Hawkins dikutip Radio Australia.
"Kami menjumpai sejumlah pasien TB yang tidak lagi mempunyai akses mendapatkan perawatan, maka jelas kondisi mereka memburuk."
"Dan kami menemukan kasus-kasus trauma, orang-orang yang mengalami kecelakaan, tapi mereka tidak dapat memperoleh perawatan di rumah sakit."
Hawkins mengatakan, kebijakan pemisahan itu bukan hanya berdampak terhadap para pengungsi di kamp-kamp, tapi juga warga desa.
"Pada dasarnya orang menjadi terperangkap dan tidak dapat bergerak."
Diperkirakan lebih dari 140,000 orang masih tinggal di kamp-kamp sederhana, hampir setahun setelah tergusur gara-gara kerusuhan antar golongan, banyak yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan makanan segar atau perawatan kesehatan. Sebagian besar pengungsi itu adalah kaum minoritas Muslim Rohingya.
Hawkins mengatakan, datangnya musin hujan akan membuat situasi kesehatan di Rakhine semakin memburuk.
Ia mengatakan, pemerintah perlu menyadari hal ini dan memperbaiki penampungan dan layanan di kamp-kamp pengungsi.*
Rep: Panji Islam
Red: Cholis Akbar
Komentar