Semakin Neolib, Pemerintah Sertakan Asing dalam Distribusi BBM Subsidi
Semakin Neolib, Pemerintah Sertakan Asing dalam Distribusi BBM Subsidi
Mediaumat.com. Jakarta. Rencana pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak asing mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim.
“Sudah hampir 90 % sumber minyak dikuasai oleh swasta dan asing akibat kebijakan pemerintah yang kapitalis dan neoliberal, sekarang pemerintah akan melibatkan asing dalam distribusi BBM bersubsidi!” hardiknya, Selasa (2/10), melalui pesan elektronik yang disampaikan kepada mediaumat.com.
Menurut Arim, melibatkan swasta dan asing dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi semakin membuktikan bahwa pemerintah dan rezim saat ini hanya menjadi perpanjangan tangan untuk kepentingan para kapitalis asing walaupun harus mengorbankan rakyatnya sendiri. “Saatnya ganti rezim dan ganti sistem dengan menegakkan syariah dan khilafah,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat energi dari Indonesian Resourses Studies Marwan Batubara meminta, pemerintah membatalkan proses tender BBM bersubsidi yang kini tengah dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Untuk urusan BBM subsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki negara,” cetusnya.
Menurut dia, selama ini, pelaksanaan tender yang sudah berjalan 3-4 tahun cenderung dipaksakan. “Jadi, kenapa tidak sekalian ditiadakan saja,” katanya.
Ia meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat.
Saat ini, BPH Migas tengah menyelenggarakan tender penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk 2013. Tercatat sebanyak empat perusahaan yang berminat yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk (AKR), dan PT Surya Parna Niaga (SPN).[] Joko Prasetyo
Komentar