'Larangan Polwan Berjilbab Melanggar HAM'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cukup banyak anggota korps polisi wanita (polwan) yang ingin berseragam dengan memakai jilbab. Sayangnya, keinginan itu terbentur peraturan kapolri yang mengatur tentang penggunakan seragam polwan berjilbab di luar Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hal itu terungkap dari curahan hati seorang perwira Polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah. "Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berjilbab," keluh seorang polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya ini kepada Ustaz Wahfiudin yang disampaikan ke ROL, Selasa (4/6).

Ustaz Wahfiudin mengatakan, keinginan polwan tersebut adalah jeritan hati polwan di Indonesia. Sebab, banyak sekali polwan ingin menutup auratnya meski memakai seragam polisi.

Para polwan di Polda Jateng sudah mengirim surat kepada kapolri agar diizinkan mengenakan jilbab saat berseragam. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan. Bahkan, kapolri mengeluarkan surat edaran berisi berseragam dengan berjilbab hanya diperbolehkan bagi polwan yang bertugas di Polda NAD. 

"Ini sudah melanggar hak azasi manusia (HAM) kami sebagai wanita Muslimah yang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya yang terpenting adalah mendapat izin mengenakan jilbab, karena sekarang ketika saya berbaju dinas tanpa mengenakan jilbab saya risih dengan terlihat aurat kepala, lengan dan kaki," kata Ustaz Wahfiudin menirukan curhatan polwan tersebut.

Reporter : Rusdy Nurdiansyah

Redaktur : Karta Raharja Ucu