Jaminan Kesehatan Nasional segera Digulirkan, Wapres Keluarkan Pernyataan
HARUS BISA OTOMATIS TERCOVER SELURUH RAKYAT
Jaminan Kesehatan Nasional segera Digulirkan, Wapres Keluarkan Pernyataan
Jakarta: Beberapa hari jelang mulai berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal Januari 2014 nanti, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pasokan kebutuhan JKN yang menjadi tanggung jawab pemerintah segera dapat terpenuhi.
Pasokan yang wajib tersedia itu adalah ketersediaan dokter, tenaga medis, infrastrukutr, obat-obatan, aturan dan persiapan pembiayaannya. Ketersedian pasokan ini bakal menentukan sukses atau tidaknya JKN ke depan.
“Itu semua adalah aspek-aspek yang harus diselesaikan. Saya minta semua kementerian dan lembaga (K/L) yang bertanggung jawab di bidang kesehatan segera mengambil langkah kongkret agar kebutuhan segera terpenuhi,” ujar Boediono saat meninjau persiapan PT Askes menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Rabu (11/12).
Wapres mengingatkan, persiapan BPJS selaku pihak yang mengelola JKN harus segera dipercepat. Pasalnya hanya dalam hitungan hari, atau tepatnya pada 1 Januari 2014 program yang rencananya bakal menanggung layanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia bakal segera diluncurkan.
Usai meninjau semua persiapan PT Askes, dirinya memuji keseriusan PT Askes dalam mempersiapkan BPJS.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris melaporkan sejumlah kegiatan terkait persiapan menuju perseroannya berganti baju menjadi BPJS.
Persiapan itu antara lain melakukan perjanjian kerja sama pengalihan program Jaminan Pemeliharan Kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013. Proses bagi pengalihan itu, lanjut Fachmi, terus berjalan hingga akhir 2013 dan diharapkan sudah siap digunakan di 2014.
Untuk data peserta BPJS, perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan KTP elektronik dan data base kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan PT Askes yang akan diteruskan pada saat perseroan ini menjadi BPJS Kesehatan.
Lantaran ada penambahan peserta, pihak Askes juga mempersiapkan sisi SDM serta infrastruktur. Pada 2013 telah dibentuk lima kantor cabang serta gedung baru di wilayah kantor pusat PT Askes.
Untuk mengoperasikan BPJS secara ideal, ditargetkan pada 2014 sudah tersedia 6 ribu SDM. Saat ini PT Askes baru memiliki 4 ribu pegawai. Untuk menambal kekurangan tenaga, setiap tahun perseroan bakal merekrut 1.500 pegawai. (Cornelius Eko Susanto)(Metrotvnews)
Jaminan Kesehatan Nasional segera Digulirkan, Wapres Keluarkan Pernyataan
Jakarta: Beberapa hari jelang mulai berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal Januari 2014 nanti, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pasokan kebutuhan JKN yang menjadi tanggung jawab pemerintah segera dapat terpenuhi.
Pasokan yang wajib tersedia itu adalah ketersediaan dokter, tenaga medis, infrastrukutr, obat-obatan, aturan dan persiapan pembiayaannya. Ketersedian pasokan ini bakal menentukan sukses atau tidaknya JKN ke depan.
“Itu semua adalah aspek-aspek yang harus diselesaikan. Saya minta semua kementerian dan lembaga (K/L) yang bertanggung jawab di bidang kesehatan segera mengambil langkah kongkret agar kebutuhan segera terpenuhi,” ujar Boediono saat meninjau persiapan PT Askes menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Rabu (11/12).
Wapres mengingatkan, persiapan BPJS selaku pihak yang mengelola JKN harus segera dipercepat. Pasalnya hanya dalam hitungan hari, atau tepatnya pada 1 Januari 2014 program yang rencananya bakal menanggung layanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia bakal segera diluncurkan.
Usai meninjau semua persiapan PT Askes, dirinya memuji keseriusan PT Askes dalam mempersiapkan BPJS.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris melaporkan sejumlah kegiatan terkait persiapan menuju perseroannya berganti baju menjadi BPJS.
Persiapan itu antara lain melakukan perjanjian kerja sama pengalihan program Jaminan Pemeliharan Kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013. Proses bagi pengalihan itu, lanjut Fachmi, terus berjalan hingga akhir 2013 dan diharapkan sudah siap digunakan di 2014.
Untuk data peserta BPJS, perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan KTP elektronik dan data base kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan PT Askes yang akan diteruskan pada saat perseroan ini menjadi BPJS Kesehatan.
Lantaran ada penambahan peserta, pihak Askes juga mempersiapkan sisi SDM serta infrastruktur. Pada 2013 telah dibentuk lima kantor cabang serta gedung baru di wilayah kantor pusat PT Askes.
Untuk mengoperasikan BPJS secara ideal, ditargetkan pada 2014 sudah tersedia 6 ribu SDM. Saat ini PT Askes baru memiliki 4 ribu pegawai. Untuk menambal kekurangan tenaga, setiap tahun perseroan bakal merekrut 1.500 pegawai. (Cornelius Eko Susanto)(Metrotvnews)
Komentar