GAS BUMI
RI Tak Perlu Impor dan Subsidi Elpiji
Jakarta -Program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg terbukti menghemat anggaran negara. Namun, bila penggunaan gas bumi untuk memasak atau gas kota didorong, pemerintah tidak perlu tekor impor dan subsidi elpiji.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengganggarkan Rp 28 triliun untuk subsidi elpiji 3 kg. Sementara pada kenyataanya, elpiji subsidi ini bebas dijual, dan lebih banyak digunakan orang mampu dan kaya.
Sementara 67% pasokan elpiji nasional masih mengandalkan impor. Terbanyak impornya adalah dari Timur Tengah.
"Kalau masyarakat lebih banyak pakai gas bumi untuk kebutuhan memasak, tentu tidak perlu impor. Karena produksi gas bumi kita banyak, bahkan harus diekspor ke Jepang, Korea, hingga Singapura. Selain itu, tidak perlu disubsidi seperti elpiji, bahkan saat ini harga gas bumi lebih murah dari elpiji," ungkap Direktur Utama PT Pertamina Gas Niaga, Jugi Prajogio, dihubungi detikFinance, Rabu (4/3/2015).
Saat ini, Pertagas Niaga terus mengembangkan jaringan infrastruktur gas kota di beberapa kota, misalnya di Sengkang, Sulawesi Selatan dan Prabumulih, Sumatera Selatan dengan total sebanyak 6.000 rumah.
"Di Sengkang 3.000 rumah, di Prabumulih 3.000 rumah. Masing-masing daerah investasi kita mencapai Rp 32,5 miliar. Saat ini juga kita sedang kembangkan jaringan pipa gas di Depok, Jawa Barat," ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan gas kota untuk rumah tangga juga jauh lebih murah. "Untuk rumah tangga kecil hanya bayar sekitar Rp 51.000/bulan, untuk rumah tangga besar atau mewah paling hanya Rp 100.000/bulan, itu sudah memasak sampai sepuasnya," tutup Jugi.
[finance.detik.com]
Jakarta -Program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg terbukti menghemat anggaran negara. Namun, bila penggunaan gas bumi untuk memasak atau gas kota didorong, pemerintah tidak perlu tekor impor dan subsidi elpiji.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengganggarkan Rp 28 triliun untuk subsidi elpiji 3 kg. Sementara pada kenyataanya, elpiji subsidi ini bebas dijual, dan lebih banyak digunakan orang mampu dan kaya.
Sementara 67% pasokan elpiji nasional masih mengandalkan impor. Terbanyak impornya adalah dari Timur Tengah.
"Kalau masyarakat lebih banyak pakai gas bumi untuk kebutuhan memasak, tentu tidak perlu impor. Karena produksi gas bumi kita banyak, bahkan harus diekspor ke Jepang, Korea, hingga Singapura. Selain itu, tidak perlu disubsidi seperti elpiji, bahkan saat ini harga gas bumi lebih murah dari elpiji," ungkap Direktur Utama PT Pertamina Gas Niaga, Jugi Prajogio, dihubungi detikFinance, Rabu (4/3/2015).
Saat ini, Pertagas Niaga terus mengembangkan jaringan infrastruktur gas kota di beberapa kota, misalnya di Sengkang, Sulawesi Selatan dan Prabumulih, Sumatera Selatan dengan total sebanyak 6.000 rumah.
"Di Sengkang 3.000 rumah, di Prabumulih 3.000 rumah. Masing-masing daerah investasi kita mencapai Rp 32,5 miliar. Saat ini juga kita sedang kembangkan jaringan pipa gas di Depok, Jawa Barat," ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan gas kota untuk rumah tangga juga jauh lebih murah. "Untuk rumah tangga kecil hanya bayar sekitar Rp 51.000/bulan, untuk rumah tangga besar atau mewah paling hanya Rp 100.000/bulan, itu sudah memasak sampai sepuasnya," tutup Jugi.
[finance.detik.com]
Komentar